Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai soal Larangan Presiden ke Kediri, Ini Penjelasan Pramono Anung

Kompas.com - 17/02/2020, 17:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah melarang Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kediri.

Hal itu disampaikan Pramono menjelaskan maksud pernyataannya yang disampaikannya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur, Sabtu (15/2/2020).

Pramono mengatakan, dalam kesempatan itu, dirinya tak bermaksud melarang Jokowi ke Kediri.

Ia hanya bercanda karena pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo KH Abdullah Kafabihi Mahrus menyatakan ada mitos bila Presiden, Wakil Presiden, dan para pejabat datang ke Kediri biasanya mengalami nasib buruk.

Baca juga: Fakta Bandara Kediri, Dibangun Perusahaan Rokok, Pernah Ditolak Jokowi

KH Abdullah Kafabihi Mahrus mengingatkan perisitwa yang menimpa Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berkunjung ke Kediri dan setelahnya dilengserkan.

Namun, kata KH Abdullah Kafabihi Mahrus, ada penangkal supaya mereka terhindar dari nasib buruk bila berkunjung ke Kediri yakni dengan berziarah dan berdoa di makam ulama besar di Kediri, Syekh Al Wasil Syamsudin.

Pramono lantas berseloroh sebagai orang yang lahir di Kediri, ia paham betul mitos tersebut dan selaku pembantu Presiden akan mengingatkan Jokowi sebelum berkunjung ke sana.

Baca juga: Dua Pekan Gegerkan Warga, Buaya di Sungai Brantas Kediri Akhirnya Tertangkap

"Karena yang diundang dalam acara reuni akbar dan muktamar itu Pak Wapres (Ma'ruf Amin), sambil bercanda saya bilang kalau Pak Wapres monggo saja mau datang karena diundang dan beliau kiai, beliau tahu penawarnya. Semua orang juga ketawa, ngakak," kata Pram di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2020).

"Kalau Bapak Presiden, saya sebagai pembantu Presiden tentunya akan menyampaikan kepada beliau untuk tidak datang. Ini kata-kata ini, 'untuk tidak datang', ya karena beliau tidak diundang. Mana mau datang?" lanjut politisi PDI-P itu.

Baca juga: Bandara Kediri Didanai 100 Persen Gudang Garam, Pemerintah?

Ia pun memastikan pemberitaan yang menyatakan ia melarang Jokowi ke Kediri tidak benar karena hanya sebagai candaan merespons pernyataan pembuka dari KH Abdullah Kafabihi Mahrus.

"Saya hanya merespons itu dan beliau secara terbuka mengundang Pak Wapres untuk hadir. Saya sambil bercanda, kalau Pak Wapres diundang kan ada mitos tadi, enggak apa, karena beliau tahu penangkalnya dan beliau juga salah satu tokoh NU dan ziarah ke makam itu hal biasa," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com