Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Reshuffle Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Istana: Presiden Evaluasi Ketat

Kompas.com - 08/02/2020, 15:39 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga ahli utama di Kedeputian Komunikasi KSP Donny Gahral Adian mengatakan,  perombakan (reshuffle) kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin mungkin terjadi.

"Ya kita lihat periode pertama ada reshuffle. Periode kedua tak menutup kemungkinan. Tapi kan kita tak bisa mendahului bahwa Presiden akan me-reshuffle. Presiden pasti sedang melakukan penilaian, evaluasi," ujar Donny usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).

Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Reshuffle Kabinet Tidak Sampai Setahun

Misalnya saja, apakah program yang dibuat para menteri benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, atau hanya untuk diketahui publik. 

Menurut Donny, evaluasi ini dilakukan secara ketat.

Salah satunya dengan mempertimbangkan masukan masyarakat secara langsung, masukan dari media sosial, menyimak media massa, dan sejumlah masukan lain.

Meski demikian, Donny menegaskan jika perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.

"Saya tak bisa komentar itu, karena sepenuhnya adalah prerogatif Presiden. Dan kita tak bisa mengatakan mana yang akan direshuffle, karena semua kembali pada Presiden sendiri," tutur Donny.

Sementara itu, saat disinggung perihal komposisi kabinet Jokowi yang dinilai tidak ideal, Donny mengakui ada banyak masukan soal hal tersebut.

Baca juga: Pidato Pelantikan dan Kabinet Jokowi, Pengamat: Akan Mudah Reshuffle

Dia memastikan kritik soal komposisi menjadi masukan perbaikan kabinet ke depan.

"Persoalan reshuffle, evaluasi, itu kita serahkan pada Presiden. Presiden saya kira akan menerima masukkan dengan seobyektif mungkin. Yang penting bagi beliau adalah kabinet ini bisa bekerja maksimal dengan SDM dan orang-orang yang kompeten di bidangnya," tambah Donny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com