Politisi PKS Kritik Pernyataan Jokowi soal Pemulangan WNI Terduga Teroris

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menanggapi isu pemulangan WNI terduga teroris lintas batas ke Indonesia.

Mardani menilai, Jokowi mestinya tidak mengeluarkan argumen pribadi karena pernyataan Presiden akan diikuti para bawahannya.

"Presiden tidak boleh sering-sering mengatakan ini pendapat pribadi karena presiden kita ini juga di banyak masyarakat disebutnya sebagai institusi kepresidenan. Apa yang dikatakan oleh presiden itu akan diikuti oleh orang yang di bawahnya, enggak bisa bilang ini pendapat pribadi," kata Mardani di kawasan Warung Buncit, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Baca juga: Pro Kontra dan Dampak di Balik Rencana Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS...

Menurut Mardani, Jokowi sebaiknya menunggu hasil rapat terbatas sebelum mengeluarkan pernyataan di publik.

Ia pun mencontohkan sikap Pemerintah mengenai keputusan pemulangan WNI di Wuhan, Cina, terkait penyebaran virus Corona yang baru disampaikan usai menggelar rapat terbatas.

"Kemarin kan pendapatnya tentang virus corona tidak jelas, tapi ketika rapat jelas akhirnya bisa dipulangkan, itu kan bagus buat saya. Biarkan ini semua berjalan, jangan takut dulu," ujar Mardani.

Mengenai isu pemulangan WNI terduga teroris, Mardani berpendapat bahwa Pemerintah mesti memilah-milah, mana yang teroris atau yang hanya jadi korban.

Ia mempersilakan WNI yang terbukti menjadi kombatan ISIS untuk dihukum atau dideradikalisasi.

Baca juga: Belum Diputuskan, tapi Jokowi Bilang WNI Terduga Teroris Lintas Batas Tak Bisa Pulang

"Tapi kalau anak-anak, ibu-ibu, orang-orang yang cuma menjadi korban ya harusnya mereka di-treatment dengann tepat, jangan semuanya dianggap musuh," kata Mardani.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa untuk saat ini ia menolak rencana pemulangan WNI terduga teroris lintas batas ke Indonesia sambil menunggu ratas.

"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).