Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Sahkan Kerja Sama Ekonomi Indonesia dan Australia IA-CEPA

Kompas.com - 06/02/2020, 18:57 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengesahkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Pengesahan IA-CEPA ditetapkan dalam rapat paripurna yang digelar sore ini, Kamis (6/2/2020), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Sebelum disahkan, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menyampaikan laporannya.

Baca juga: Perjanjian IA-CEPA Diproyeksi Genjot Ekspor Mobil Listrik

Martin berharap melalui persetujuan kemitraan ekonomi itu, Indonesia benar-benar dapat memanfaatkan Australia sebagai salah satu sumber investasi negara.

"Konsisten dengan isi persetujuan, Indonesia harus benar-benar dapat memanfaatkan Australia sebagai salah satu sumber investasi di Indonesia agar cita-cita Indonesia sebagai economic powerhouse tercapai," kata dia.

Selain itu, ia berharap persetujuan kemitraan ekonomi itu dapat mewujudkan keinginan Indonesia menjadi global value chain.

"Melalui persetujuan ini, Komisi VI DPR mengharapkan agar keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai global value chain tercapai, mengingat Indonesia selama ini lebih banyak mengekspor produk dalam bentuk bahan mentah," tutur Martin.

Dalam rapat paripurna pengesahan itu turut hadir Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Ia menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dan DPR dalam pengesahan IA-CEPA.

"Menteri Perdagangan RI mewakili Presiden RI dalam rapat paripurna yang terhormat ini menyatakan setuju RUU tentang Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Agus.

Muhaimin, sebagai pimpinan rapat paripurna, kemudian menanyakan persetujuan pengesahan IA-CEPA kepada anggota dewan yang hadir.

"Apakah Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" kata Imin.

Baca juga: Paripurna Pengesahan IA-CEPA, 224 Anggota DPR Absen

"Setuju," jawa forum rapat paripurna. Imin kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.

Berdasarkan naskah Rancangan Undang-Undang tentang IA-CEPA, kerja sama ini akan memberikan manfaat peningkatan akses pasar barang dan jasa termasuk tenaga kerja dan fasilitasi arus barang dan kepabeanan. 

Lalu, akses promosi dan peindungan penanaman modal, economic powerhouse, pengembangan sumber daya manusia Indonesia, dan program-program kerja sama ekonomi bagi Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com