Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Paripurna Pengesahan IA-CEPA, 224 Anggota DPR Absen

Kompas.com - 06/02/2020, 17:33 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sore ini, Kamis (6/2/2020), DPR menggelar rapat paripurna pengesahan Indonesia- Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

IA-CEPA adalah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat ekonomi kedua negara.

Rapat paripurna digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Turut hadir Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Baca juga: Ada Kesepakatan IA-CEPA, Saham Sektor Konsumer Layak Dikoleksi

Imin menyampaikan rapat paripurna dihadiri 334 dari 575 anggota dewan. Rapat dinyatakan digelar terbuka.

"Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR RI telah ditandatangi 334 anggota yang mana memenuhi, maka ketentuan forum dalam mengambil keputusan telah mencapai kuorum," kata Imin.

Dilansir Antara, Kamis (6/2/2020), Presiden Joko Widodo akan bertolak ke Australia pada 8-10 Februari mendatang terkait pembahasan IA-CEPA yang telah memasuki tahap akhir proses ratifikasi.

“Dan akan ada peluncuran plan of action sebagai acuan pelaksanaan IA-CEPA,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah di Jakarta.

Baca juga: Perjanjian IA-CEPA Diproyeksi Genjot Ekspor Mobil Listrik

Perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif yang telah ditandatangani pada 4 Maret 2019 itu diyakini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, industri, dan sektor jasa.

Selain itu, perjanjian itu juga diharapkan meningkatkan akses pasar barang dan jasa dari Indonesia ke Australia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com