Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi dan Presiden Singapura Teken Kerja Sama Penghindaran Pajak Berganda

Kompas.com - 04/02/2020, 16:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo dan Presiden Singapura Halimah Yacob di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020), menghasilkan sejumlah kerja sama di bidang ekonomi.

Dalam pertemuan tersebut, disahkan perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda yang dan kerja sama penegakan hukum kepabeanan antara Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan Singapore Police Coast Guard.

"Saya sangat puas dengan kemajuan kerja sama kita antara lain ditandatanganinya, yang pertama selesainya negoisasi perjanjian persetujuan penghindaran pajak berganda yang tadi telah kita saksikan dan telah ditandatangani," ujar Jokowi usai pertemuan.

Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Singapura Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian

"Yang kedua selesainya perundingan dan telah ditandatanganinya kerja sama penegakan hukum kepabeanan antara Ditjen Bea Cukai dengan Singapore Police Coast Guard," lanjut Jokowi.

Selain itu, dalam pertemuan tadi, disepakati pula kerja sama di bidang pelatihan kepala daerah di Indonesia dalam pelayanan publik.

Pelatihan tersebut untuk memberikan wawasan bagi kepala daerah dengan melakukan studi banding dan melihat pemerintahan Singapura bekerja melayani warga.

Baca juga: Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Presiden Singapura Halimah Yacob

Jokowi mengatakan Indonesia dan Singapura merupakan tetangga dekat dan akan terus menjalin kerja sama di berbagai bidang untuk memajukan perekonomian kedua negara.

"Kita tadi juga membahas kerja sama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia," ujar Jokowi.

"Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014 dan saya sangat menghargai komitmen Singapura untuk terus melanjutkan kerja sama investasi termasuk proyek infrastruktur di Indonesia," lanjut Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com