Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Kompas.com - 30/01/2020, 09:26 WIB
Keluarga menunjukan foto Hilyatu Millati Rusydiyah mahasiswa asal Klaten yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di School of Economic and Business Administration Chongqing University, di Malangan, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2020). Keluarga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengevakuasi mahasiswa Indonesia yang masih terjebak di wilayah Wuhan, China akibat wabah virus Corona serta dapat mengirim bantuan pasokan makanan dan perlengkapan kesehatan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoKeluarga menunjukan foto Hilyatu Millati Rusydiyah mahasiswa asal Klaten yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di School of Economic and Business Administration Chongqing University, di Malangan, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2020). Keluarga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengevakuasi mahasiswa Indonesia yang masih terjebak di wilayah Wuhan, China akibat wabah virus Corona serta dapat mengirim bantuan pasokan makanan dan perlengkapan kesehatan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga negara Indonesia ( WNI) masih bertahan seiring merebaknya virus corona di Kota Wuhan, China.

Mereka masih bertahan di Kota Wuhan karena Pemerintah China menutup daerah yang berada di Provinsi Hubei pada Kamis (23/1/2020).

Bahkan, Pemerintah China menangguhkan pemberangkatan pesawat, kapal, kereta api, hingga kereta bawah tanah ke kota berpenduduk 11 juta jiwa tersebut.

Di antara ratusan WNI yang masih mendiami Kota Wuhan, terdapat mahasiwa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan.

Setelah tujuh hari Kota Wuhan ditutup, mahasiswa Indonesia sudah mendapat bantuan.

Baca juga: Keluar dari China, Mahasiswa Indonesia Ceritakan Gentingnya Situasi di Wuhan

Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology Khoirul Umam Hasbiy mengatakan, bantuan datang dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan warga yang datang ke Kota Wuhan.

Namun, ia mengaku menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami, tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Ia beralasan, bantuan seharusnya dipusatkan di tingkat pusat sehingga mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.

"Bantuan harusnya bersifat satu Indonesia, bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga Selasa (29/1/2020) malam, ia menambahkan, KBRI telah memberikan bantuan sebesar 280 renminbi atau sekitar Rp 560.000 per orang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari selama sepekan.

Baca juga: WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Ia juga berharap, pemerintah segera menyiapkan rencana evakuasi untuk mengeluarkan para WNI dan mahasiswa yang ada di Kota Wuhan.

"(Kami butuh) evacuation plan meskipun itu percuma dengan kondisi yang ada, tapi at least ada harapan bagi kami untuk keluar dari Wuhan atau Hubei Province," pungkasnya.

Kabar terakhir, Kementerian Luar Negri RI telah menjalin hubungan diplomasi untuk mengupayakan kepulangan WNI di Hubei. 

Siagakan 3 pesawat evakuasi

Tentara Nasional Indonesia ( TNI) AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 240 WNI yang terkepung wabah virus corona di Wuhan, China.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

PTUN Tak Perintahkan Jokowi Minta Maaf Atas Pemblokiran Internet Papua

Nasional
Percepat Pemulihan Ekonimi Pasca-Pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Percepat Pemulihan Ekonimi Pasca-Pandemi, 8 Negara Ini Bisa Jadi Rujukan

Nasional
Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Kapolri Ingatkan Jajarannya soal Antisipasi Agenda Nasional yang Ditunda karena Pandemi

Nasional
Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X