Nestapa WNI di Wuhan dan Skema Evakuasi TNI AU

Kompas.com - 30/01/2020, 09:26 WIB
Keluarga menunjukan foto Hilyatu Millati Rusydiyah mahasiswa asal Klaten yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di School of Economic and Business Administration Chongqing University, di Malangan, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2020). Keluarga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengevakuasi mahasiswa Indonesia yang masih terjebak di wilayah Wuhan, China akibat wabah virus Corona serta dapat mengirim bantuan pasokan makanan dan perlengkapan kesehatan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot NugrohoKeluarga menunjukan foto Hilyatu Millati Rusydiyah mahasiswa asal Klaten yang sedang menempuh pendidikan Doktoral di School of Economic and Business Administration Chongqing University, di Malangan, Tulung, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (29/1/2020). Keluarga berharap kepada pemerintah Indonesia agar dapat mengevakuasi mahasiswa Indonesia yang masih terjebak di wilayah Wuhan, China akibat wabah virus Corona serta dapat mengirim bantuan pasokan makanan dan perlengkapan kesehatan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ratusan warga negara Indonesia ( WNI) masih bertahan seiring merebaknya virus corona di Kota Wuhan, China.

Mereka masih bertahan di Kota Wuhan karena Pemerintah China menutup daerah yang berada di Provinsi Hubei pada Kamis (23/1/2020).

Bahkan, Pemerintah China menangguhkan pemberangkatan pesawat, kapal, kereta api, hingga kereta bawah tanah ke kota berpenduduk 11 juta jiwa tersebut.

Di antara ratusan WNI yang masih mendiami Kota Wuhan, terdapat mahasiwa Indonesia yang tengah mengenyam pendidikan.

Setelah tujuh hari Kota Wuhan ditutup, mahasiswa Indonesia sudah mendapat bantuan.

Baca juga: Keluar dari China, Mahasiswa Indonesia Ceritakan Gentingnya Situasi di Wuhan

Ketua Ranting Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok di Huazhong University of Science and Technology Khoirul Umam Hasbiy mengatakan, bantuan datang dari Pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, dan warga yang datang ke Kota Wuhan.

Namun, ia mengaku menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan masyarakat secara langsung.

"Ada beberapa bantuan yang ditawarkan kepada kami, tapi bersifat kedaerahan, artinya untuk daerah dan kepada warga daerah itu sendiri, saya tolak," kata Khoirul dalam keterangan tertulis, Rabu (29/1/2020).

Ia beralasan, bantuan seharusnya dipusatkan di tingkat pusat sehingga mengatasnamakan Pemerintah Indonesia.

"Bantuan harusnya bersifat satu Indonesia, bukan hanya menyelamatkan golongan atau kelompok tertentu," ujarnya.

Hingga Selasa (29/1/2020) malam, ia menambahkan, KBRI telah memberikan bantuan sebesar 280 renminbi atau sekitar Rp 560.000 per orang untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari selama sepekan.

Baca juga: WNI di Wuhan Khawatir, Seorang Mahasiswa di Apartemennya Diduga Kena Virus Corona

Ia juga berharap, pemerintah segera menyiapkan rencana evakuasi untuk mengeluarkan para WNI dan mahasiswa yang ada di Kota Wuhan.

"(Kami butuh) evacuation plan meskipun itu percuma dengan kondisi yang ada, tapi at least ada harapan bagi kami untuk keluar dari Wuhan atau Hubei Province," pungkasnya.

Kabar terakhir, Kementerian Luar Negri RI telah menjalin hubungan diplomasi untuk mengupayakan kepulangan WNI di Hubei. 

Siagakan 3 pesawat evakuasi

Tentara Nasional Indonesia ( TNI) AU telah menyiagakan tiga pesawatnya guna melakukan penjemputan terhadap 240 WNI yang terkepung wabah virus corona di Wuhan, China.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X