Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Perlu Evakuasi WNI dari Wuhan dan Larang WN China Masuk

Kompas.com - 27/01/2020, 09:50 WIB
Dani Prabowo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai perlu segera mengevakuasi warga negara Indonesia yang ada di Kota Wuhan, China. Hal itu menyusul penyebaran virus corona yang demikian cepat dan masif.

Bahkan, dalam perkembangan terakhir, virus yang telah mengakibatkan 56 orang meninggal dan 2.022 orang lainnya terinfeksi itu telah menyebar di 13 negara.

"Saya pikir langkah itu (evakuasi) harus dilakukan segera, karena di China penyebarannya sudah ribuan. Itu artinya penyebarannya sudah sangat tinggi kan," ucap pengamat hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan Alex Jemadu kepada Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Pemerintah Diminta Jadikan Persoalan Virus Corona sebagai Isu Keamanan Nasional

Ia menuturkan, pemerintah perlu menyusun rencana kontijensi yang matang guna mengantisipasi penyebaran virus yang lebih luas di dalam negeri.

Sejauh ini, pemerintah telah melakukan upaya antisipasi dengan memasang thermoscanner atau alat pendeteksi tubuh di 135 pintu masuk negara, baik melalui jalur darat, laut maupun udara.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan 100 rumah sakit yang menjadi rujukan bila menemukan ada warga yang tiba dari kunjungan luar negeri dengan suhu tubuh tinggi.

Namun, langkah tersebut dinilai perlu ditingkatkan.

Baca juga: Gubernur Sumbar Mengaku Tak Khawatir dengan Kedatangan 150 Turis China

Alex menambahkan, upaya kontijensi lain yang bisa dilakukan yakni dengan melarang untuk sementara waktu warga negara China yang ingin masuk ke Indonesia.

"Dengan melihat perkembangan, itu bisa dilakukan. Karena ini menyangkut jiwa banyak orang. Kita tidak boleh demi pariwisata, tapi meniadakan kesiagaan kita terhadap penyakit yang mematikan ini," ujar dia.

Ia pun meyakini bahwa Pemerintah China tidak akan tersinggung dengan langkah tersebut.

Sebab, apa yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari upaya melindungi warga negaranya dari ancaman virus yang mematikan ini.

Selain itu, ia menambahkan, hubungan bilateral dengan Pemerintah China masih dapat dinegosiasikan di kemudian hari dengan melihat perkembangan yang ada.

"Kita bukan memusuhi rakyat China, tapi kita ingin menyelamatkan rakyat kita yang begitu rentan dengan tingkat aktivitas dan tingkat kemampuan ekonomi yang tidak terlalu canggih dalam menangani masalah kesehatan seperti ini," ujarnya.

Baca juga: Waspadai Virus Corona, Warga Bandung Diimbau Pakai Masker

"Tindakan seperti ini bisa dilakukan, dan China tidak perlu merasa tersinggung dengan itu. Karena kita ingin melakukan tindakan penyelamatan terhadap ancaman eksistensial seperti ini," kata Alex.

Sebelumnya, Jepang, Amerika Serikat, Rusia dan Perancis, berencana mengevakuasi warga negara mereka yang berada di Kota Wuhan. Hal itu menyusul masifnya perkembangan penyebaran virus corona tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com