Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPT dan UNDP Gelar Pertemuan 100 Pakar Antiteror Bahas Pencegahan Ekstremisme

Kompas.com - 23/01/2020, 12:52 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - United Nation Developement Programme (UNDP) bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mendorong negara Asia Selatan dan Asia Tenggara memiliki rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ektremisme berbasis kekerasan.

Kerja sama itu diwujudkan dengan mengumpulkan 100 pakar antiteror dan pejabat keamanan terkemuka di Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk membahas cara mencegah peningkatan ancaman kekerasan ektrimisme di Hotel Gran Melia, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

"Acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk mendorong agar negara-negara memiliki rencana aksi nasional dalam rangka mencegah dan penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme," kata Deputi Kerjasana Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto.

Baca juga: PPATK Telusuri Pendanaan Terorisme secara Digital

Andhika menyampaikan, rencana aksi nasional adalah kegiatan yang diserukan secara global milik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Bentuk aksinya semacam sosialisasi nasional terkait penganggulangan dan pencegahan ektrimisme berbasis kekerasan.

Indonesia, kata Andhika, menjadi pemimpin bagi Asia Tenggara dan Asia Selatan untuk mengajak seluruh negara di kawasan tersebut memiliki rencana aksi nasional.

"Nah untuk itu Indonesia menjadi lead di kawasan Asia selatan dan juga kawasan Asia Tenggara untuk mendorong agar terbentuk rencana aksi nasional," ujar dia. 

Maka dari itu, Andhika berharap usai acara ini banyak negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan memiliki rencana aksi nasional.

Selain itu, berhasil memunculkan optimisme untuk mencegah ektrimisme berbasis kekerasan.

"Jadi berasal dari PBB dan diharapkan masing-masing negara memiliki rencana aksi nasional dalam penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan," ucap Andhika.

Di tempat yang sama, Resident Representative UNDP Indonesia Christopher Bahuet menilai, berbagi pengalaman sangat penting untuk memastikan respons yang efektif terhadap ekstrimisme kekerasan.

Baca juga: Berantas Radikalisme, Kepala BNPT Usul Aktifkan Kembali Upacara Bendera

Sebab, kata dia, beberapa tahun terakhir ada peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ekstrimisme.

"Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan telah mengalami peningkatan jumlah insiden yang disebabkan kekerasan ektrimisme," ucap Christopher.

"Pertukaran regional ini berfungsi sebagai platform bagi Indonesia dan negara-negara yang berpartisipasi untuk mengidentifikasi berbagai pendekatan dan langkah terbaik yang dapat diintegrasikan ke dalam recana aksi nasional," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com