Kata Susi Pudjiastuti, Kartel Ikan Terkoneksi dengan Politikus, PNS, hingga Penegak Hukum...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti menceritakan ihwal perlawanannya terhadap kartel ikan yang beroperasi secara terstruktur di Perairan Indonesia.

Susi mengaku kali pertama mengetahui adanya pencurian ikan pada 2005 saat sudah memiliki pesawat yang digunakan untuk mengekspor ikan.

Suatu kali, ketika tengah terbang menggunakan pesawatnya, dia melihat banyak kapal besar di Perairan Indonesia.

Sejak temuan itu, Susi langsung mempelajari apa yang dilakukan kapal-kapal besar tersebut.

Baca juga: Saat Susi Pudjiastuti dan PKS Sama-sama Kritik Pemerintah soal Natuna...

Hasilnya, ia tahu bahwakapal-kapal besar itu ternyata tengah melakukan illegal fishing.

"Saya sudah pernah bicara di media tahun 2005 (illegal fishing). Jadi, jauh sebelum jadi menteri saya sudah melawan illegal fishing. Nah setelah jadi menteri, saya pakai semua wewenang yang ada untuk menumpas illegal fishing," ujar Susi saat menghadiri diskusi "Sengketa Natuna dan Kebijakan Kelautan" di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Susi mengatakan, akibat praktik illegal fishing, terjadi penurunan jumlah nelayan.

Sejak 2003 hingga 2013, jumlah nelayan turun dari 1,6 juta rumah tangga menjadi 800.000 rumah tangga nelayan.

Penurunan jumlah rumah tangga tak lepas dari semakin susahnya mencari ikan akibat illegal fishing.

Terlebih, illegal fishing dilakukan kapal-kapal besar. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat 13.000 kapal dengan ukuran di atas 30 GT.

Dari total jumlah kapal besar iti, hanya sekitar 2 ribuan berasal dari kapal dalam negeri. Selebihnya, kapal asing.

"Kapal di bawah 2 GT Indonesia punya 600.000 sampai 1 juta, di seluruh indonesia. Kalau kapal 10 GT sampai 30 GT, kalau tidak salah 125 ribuan, itu statisik yang saya, lihat waktu di kementerian," kata Susi.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna

Ia mengatakan, keberadaan kapal-kapal asing di perairan di Indonesia tak lepas dari koordinasi mereka dengan sejumlah stakeholder di Indonesia, seperti penegak hukum, PNS, hingga politisi.

Mirisnya, mereka sama-sama masuk dalam jaringan kartel ikan.

"Jadi politisi bermain, aparat penegak hukum bermain, PNS bermain. Karena muskil kapal asing bisa beroperasi mengambil ikan kita bertahun-tahun tanpa kerja sama, suport dan proteksi dari kita," kata Susi.

"Kita punya anak bangsa baik, yang politisinya, institusi penegakan hukum dan sebagainya, semua menjadi satu kartel," ucap dia.