Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Pimpinan KPK, UNODC Minta KPK Pertahankan Reputasi

Kompas.com - 17/01/2020, 18:06 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menerima kunjungan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lembaga PBB yang mengurusi kontrol obat-obatan dan pencegahan kejahatan, di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (17/1/2020).

Country Manager and Liaison to ASEAN UNODC Collie F Brown mengatakan, lewat pertemuan tertutup itu UNODC meminta pimpinan KPK periode 2019-2023 menjaga reputasi KPK sebagai lembaga antirasuah.

"KPK adalah lembaga antirasuah yang kuat dan kami juga beraharap ke depannya KPK bisa menjadi lebih kuat lagi dalam memberantas korupsi dan mempertahankan reputasinya sebagai lembaha antirasuah," kata Collie F Brown kepada wartawan, usai pertemuan.

Baca juga: KPK Terhambat Geledah Kantor PDI-P, Ini Kata Jokowi

Brown menuturkan, pertemuan ini digelar untuk membahas kerja sama antara KPK dan UNODC serta berkenalan dengan pimpinan KPK periode 2019-2023 yang baru dilantik Desember 2019 lalu.

Lewat diskusi dengan pimpinan KPK hari ini, kata Brown, UNODC juga akan mendukung sejumlah program KPK selama tahun 2020 ini.

"Saya berharap dapat bisa lebih kenal lagi dengan semua komisioner ini, karena KPK adalah institusi dan sebuah isnttiusi yang telah berdiri secara baik tidak akan berubah hanya karena orang-orangnya berganti," ujar Collie F Brown.

Baca juga: KPK: Baru 12 Persen Penyelenggara Negara yang Sudah Setor LHKPN

Saat ditanya soal sosok Ketua KPK yang baru, Firli Bahuri, Brown menilai eks Kepala Baharkam Polri itu sebagai sosok yang baik walaupun baru pertama kali bertemu dengan Firli.

"Sepertinya orang yang baik hehehe, karena saya baru saja bertemu dia, tapi saya sudah pernah sebelumnya bertemu Bu Lili (Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar) di LPSK karena juga bekerjasama dengan UNODC," kata Brown.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com