Jokowi Perintahkan Tutup Tambang Ilegal di Ibu Kota Baru dan Sekitarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menutup tambang-tambang ilegal atau tanpa izin di lahan Ibu Kota baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Passer Utara.

Termasuk tambang ilegal di sekitar Ibu Kota baru, yakni di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.

Hal ini dilakukan untuk menjaga lingkungan di ibu kota baru dan sekitarnya agar tetap asri dan hijau.

"Kami akan menghilangkan tambang-tambang tanpa izin dan merehabilitasi serta mereklamasi bekas tambang," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Baca juga: Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru akan Disetop

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebelumnya menyebut, ada 1.350 lubang bekas tambang yang ada di wilayah ibu kota baru RI dan sekitarnya.

Menurut Siti, aktivitas penambangan ilegal ini banyak terjadi di wilayah Kutai Kartanegara-Penajam Passer Utara yang akan menjadi lokasi pembangunan ibu kota baru RI.

Selain itu, sedikitnya tercatat enam tambang ilegal yang aktivitasnya marak di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, yang berbatasan dengan wilayah ibu kota baru.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru tak boleh membawa dampak kerusakan lingkungan.

Justru pemerintah berupaya memperbaiki hutan-hutan yang selama ini rusak karena eksploitasi.

Baca juga: Polisi Telusuri Aktivitas Tambang Ilegal di Gunung Salak

"Jadi perpindahan ibu kota nanti sekaligus kita akan memperbaiki hutan-hutan yang rusak. Kita harus tau di sekitar ibu kota itu banyak hutan yang rusak," kata Kepala Negara.

Jokowi juga memastikan hutan konservasi dan hutan lindung yang sudah ada akan tetap dipertahankan.

Dari 410.000 hektar luas ibu kota baru yang disiapkan, pemerintah hanya akan membangun 56.000 hektar saja. Sisanya akan dibiarkan menjadi area hijau.

"Kita memproteksi hutan-hutan konservasi, hutan-hutan lindung yang ada," kata dia.