Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Menhan yang Tak Tegas Soal Natuna | Ancaman Jokowi untuk Dubes

Kompas.com - 10/01/2020, 08:49 WIB
Dani Prabowo,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar terkait sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tak tegas dalam menghadapi persoalan kedaulatan negara di Natuna, paling banyak dibaca oleh pembaca Kompas.com, Kamis (9/1/2020).

Selain kabar tersebut, juga ada berita soal ancaman Presiden Joko Widodo terhadap para duta besar Indonesia di negara sahabat, jika tak mampu bekerja dengan baik.

Berikut berita selengkapnya:

1. Tanggapan Prabowo soal ketegasan kasus Natuna

Prabowo mengaku tak mempersoalkan kritik masyarakat yang menganggapnya tak tegas terhadap persoalan kedaulatan Indonesia di Natuna.

"Enggak apa-apa (dianggap lembek). Silahkan saja bicara kita kan negara demokrasi orang boleh bicara apa saja," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Dikritik Tak Tegas soal Natuna, Ini Respons Prabowo

Prabowo sebelumnya dianggap tak tegas karena meminta semua pihak menyikapi penerobosan kapal China di perairan Natuna dengan tenang.

Kritikan pun datang. Namun, Prabowo tetap tak berubah sikap. Ia justru meminta agar seluruh pihak tidak memperkeruh suasana.

Sebab, Prabowo menjelaskan bahwa yang dimasuki oleh kapal China merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia, bukan wilayah teritorial.

"Jadi kalau wilayah teritorial itu kedaulatan, itu 12 mil (dari lepas pantai). Lebih dari dari itu adalah ZEE dan kapal mana pun boleh masuk keluar," kata Prabowo.

Hanya saja, Prabowo menegaskan tak boleh ada kapal yang menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Jika kapal asing ingin menangkap ikan di wilayah itu, maka harus mendapat izin dari pemerintah RI.

2. Ancaman Jokowi untuk dubes tak berprestasi

Jokowi mengancam akan mencopot duta besar yang kinerjanya tidak cemerlang.

Meski demikian, ia meminta Kementerian Luar Negeri membuat indikator penilaian terlebih dahulu.

"Saya minta terakhir ke Bu Menteri, ada sebuah KPI (key performance index) yang jelas, yang terukur. Prestasi ini dihitung dari mana sih? Harus ada angka-angka," kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Kepala Perwakilan Republik Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Baca juga: Jokowi Ancam Copot Dubes Tak Berprestasi

Salah satu indikator yang bisa digunakan, sebut Jokowi, yaitu ekspor. Bila semakin tinggi nilai ekspornya, maka dapat menjadi nilai tambah tersendiri. Demikian pula sebaliknya.

"Ekspor naik berapa untuk China, untuk Amerika, untuk negara Afrika per duta besar. Biar jelas yang berprestasi sama yang tidak, yang harus diganti dan tidak," kata Jokowi.

Untuk menggenjot nilai ekspor di satu negara, Jokowi meminta para dubes untuk terus memperluas jaringan sambil melakukan pemetaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com