JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan para sekjen parpol dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membicarakan berbagai hal termasuk sistem Pemilu.
Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu para sekjen menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan Pemilu serentak 2019.
"Kita masing-masing sampaikan pandangan. Tapi semua (sekjen) mengakui bahwa Pemilu serentak dengan 5 kartu suara itu memberatkan," kata Arsul di Kantor Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Petakan 4 Potensi Pelanggaran
Arsul mengatakan, Tito menerima keluhan yang disampaikan para sekjen tersebut.
"Saya kira pak Tito mempersilakan apa yang disampaikan teman-teman parpol," ujarnya.
Arsul menjelaskan, tema besar pertemuan dengan Tito juga membicarakan arah sistem politik ke depan.
Dalam pertemuan itu, kata Arsul, para sekjen dan Tito membicarakan wacana revisi sejumlah Undang-Undang yaitu UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada.
"Kita kan selama ini di ruang publik juga ada diskusi, apakah pemilu model 2019 itu akan kita ulang kembali Pilpres bersamaan dengan Pileg. Atau kemudian kita tanpa mengurangi makna keserentakan itu apakah mau kita bedakan atau kita bagi," ucapnya.
Baca juga: PKB Jabar Minta Ulama Pilih Tokoh untuk Pilkada Serentak 2020
Lebih lanjut, Arsul mengatakan, dalam pertemuan itu ada beberapa pandangan terkait Pemilu serentak.
Ia mencontohkan, Pemilu serentak tetap dilakukan, tetapi dipisahkan antara eksekutif dan legislatif.
"Pemilu serentak dibagi antara fungsi eksekutif dan legislatif, berarti presiden dan kepala daerah pemilihannya jadi satu. Dan satunya lagi legislatif DPR DPD DPRD," pungkasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.