Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Lebak, Jokowi Minta Penambangan Emas Ilegal Disetop

Kompas.com - 07/01/2020, 15:02 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau lokasi banjir bandang di Desa Banjaririgasi, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Selasa (7/1/2020).

Seperti dikutip siaran pers resmi, bangunan-bangunan hancur masih terlihat di Pondok Pesantren La Tansa saat Presiden tiba pukul 11.48 WIB.

Presiden melihat beberapa fasilitas yang rusak dengan didampingi oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Dari La Tansa, Presiden meninjau para pengungsi di Gelanggang Olah Raga (GOR) Lebak Gedong. Presiden hendak memastikan kebutuhan warga terdampak bencana terpenuhi.

Baca juga: Lima Hari Pasca-Banjir Bandang Lebak, Satu Desa Masih Terisolir

Jokowi mengatakan, beberapa penyebab bencana banjir bandang di Lebak adalah akibat perambahan hutan dan penambangan emas secara ilegal.

Untuk itu, ia meminta Gubernur Banten dan Bupati Lebak untuk menghentikan kedua aktivitas tersebut.

"Enggak bisa lagi karena keuntungan satu, dua, tiga orang, kemudian ribuan yang lainnya dirugikan dengan adanya banjir bandang ini," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya segera memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang rusak.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, Jokowi menyebut 30 jembatan penting yang menghubungkan antardesa perlu segera diselesaikan pembangunannya.

"Tadi saya sudah perintah ke Menteri PU agar dalam 3-4 bulan itu semuanya sudah bisa diselesaikan," ucap dia.

Baca juga: Tinjau Lokasi Banjir Bandang di Lebak, Jokowi Minta Tambang Emas Liar di Gunung Halimun Salak Dihentikan

Selain itu, tercatat 19 sekolah mengalami kerusakan. Terkait hal tersebut, Presiden memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian PUPR untuk menyelesaikan.

"Rumah yang rusak dilaporkan oleh Bu Bupati tadi ada 1.410. Nanti akan kita data di lapangan secara lengkap, apakah memungkinkan untuk direlokasi, karena memang kalau melihat banjirnya besar seperti ini harus direlokasi," ujar Jokowi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut banjir bandang di Lebak, Banten, disebabkan oleh adanya aktivitas tambang di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Lubang-lubang tambang yang ditinggalkan mengalami longsor. Longsoran material tersebut menyebabkan banjir bandang saat air Sungai Ciberang meluap.

"Laporan dari Polda Banten, penyebab utama selain hujan lebat di hulu sungai TNGHS, adalah sejumlah lubang yang ditinggalkan ambrol, longsor, dan membawa bantuan lumpur, inilah yang menyapu sepanjang daerah Sungai Ciberang," kata Kepala BNPB Doni Munardo di Lebak, Banten, Sabtu (4/1/2020).

UPDATE: Kompas.com menggalang dana untuk membantu korban yang terkena dampak banjir. Sumbangkan rezeki Anda untuk membantu meringankan beban mereka dengan cara klik di sini untuk donasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com