Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Pastikan Ibu Kota Baru Bebas dari Pabrik

Kompas.com - 18/12/2019, 18:52 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan tidak ada klaster industri di ibu kota baru. Artinya, wilayah ibu kota pengganti Jakarta itu akan bebas dari pabrik yang berpotensi menciptakan polusi dan pencemaran lingkungan.

"Tidak ada klaster industri, tidak ada pabrik, harus ditekankan," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Ibu kota baru akan terletak di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Lahan 56.000 hektare disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru.

Baca juga: Ketika Mobil Para Menteri Selip Lewati Jalan Licin dan Berlumpur di Ibu Kota Baru

Jokowi menyebut, ibu kota baru nantinya akan menjadi kota hijau yang ramah lingkungan. Pemerintah akan menyiapkan sejumlah bibit pohon untuk menghijaukan lokasi.

"Ibu Siti Nurbaya (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga sudah siapkan kebun bibit seluas 100 hektare ini baru mencari tempat datar sehingga akan disiapkan bibit fast growing spesies, ekaliptus, akasia. Tapi juga ada pohon asli di sini, kampar, kapur, ulin, bengkirai, itu yang mau disiapkan," kata Jokowi.

Baca juga: Pengembang Swasta Berpeluang Bangun Infrastruktur Ibu Kota Baru

Jokowi juga menyerahkan kepada Pemda untuk pengendalian tata kota. Jokowi tidak ingin Ibu Kota Negara yang baru jadi kota kumuh.

"Kalau dibiarkan bisa saja kita akan memiliki kota yang padat karena pemda tidak mengendalikan sesuai dengan kemampuan daya dukung yang ada," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com