Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Tak Ada Dinasti Politik, Saya Tak Minta Anak Maju Pilkada

Kompas.com - 17/12/2019, 15:45 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, rencana sang putri Siti Nur Azizah maju pada Pilkada Tangerang Selatan 2020 bukanlah upaya untuk membangun dinasti politik.

Ma'ruf menegaskan bahwa dirinya tak pernah meminta Siti mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Kalau kita sebenarnya enggak ada (politik) dinasti. Saya sendiri tidak merencanakan diri saya menjadi Wapres. Saya juga tidak mengarahkan keluarga saya, anak saya, untuk menjadi wali kota. Enggak ada," kata Ma'ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

Baca juga: Soal Poster Hanura Beri Dukungan, Ketua DPC Sebut Putri Maruf Amin Terlalu Genit

Ia menyebut, maju dalam pilkada adalah keinginan pribadi sang putri sendiri.

Karena demikian, ia pun menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Siti. Apabila Siti memang ingin maju dan mendapatkan respons positif dari masyarakat, Ma'ruf mendukung saja.

Sebab, faktor yang paling penting dalam sebuah kontestasi politik yakni besar tidaknya dukungan publik.

Baca juga: Empat ASN Bertarung di Pilkada Tangsel, Sekda hingga Putri Maruf Amin Siap Tinggalkan Jabatan

"Kalau memang masyarakat mengingingkan, meminta, saya kira itu bukan sesuatu yang lahirnya dari keinginan kita. Tapi itu lahir dari keinginan masyarakat. Wong saya juga jadi Wapres enggak direncanakan," ujar Ma'ruf.

"Bahwa dia (Siti) mencalonkan, kalau memang masyarakatnya mau dan itu dorongan masyarakat, ya enggak ada masalah, gitu saja. Tut wuri saja dan tergantung kemampuan saja," lanjut dia.

Diberitakan, putri Ma'ruf bernama Siti Nur Azizah mengatakan telah diusung Hanura untuk menjadi calon wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada 2020 mendatang.

Baca juga: Setelah Putri Maruf Amin, Benyamin Juga Kembalikan Formulir Penjaringan ke Hanura

Namun, Nur Azizah membantah bahwa dukungan Hanura itu berkaitan dengan peran sang ayah.

"Abah tidak pernah turun. Mekanismenya saya lalui, tahapannya juga berjenjang," ujar Nur Aziah saat dihubungi, Senin (16/12/2019) malam.

Diusungnya Nur Azizah itu tidak lepas dari hubungan komunikasi yang sudah terjadli dengan elit Partai Hanura.

Bukan saja dengan Sekretaris Jenderal, melainkan langsung dengan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Baca juga: Putri Maruf Amin Pastikan, Poster Hanura Usung Dirinya Jadi Wali Kota Tangsel Bukan Hoaks

"Sebelumnya saya sudah bertemu dengan Pak Sekjen, bertemu dengan Ketua DPP, ketemu dengan Pak OSO. Sempat juga wawancara dengan ketua DPP pemenangan Pilkada mereka. (Bukan karena perah bapak), oh tidak," katanya.

Menurut Siti, dukungan yang dilakukan di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, itu bukan hanya ditunjukan kepadanya, melainkan juga kepada bakal calon kepala daerah wilayah lain.

"Iya tidak hanya saya, ada juga dari Kaltara (Kalimantan Utara)," kata dia. 

Kompas TV

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir akan merombak susunan direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Perombakan dilakukan dalam waktu dekat. Tujuan perombakan agar kinerja PT KAI semakin baik ke depannya.

“Ada pergantian di direksi di KAI. Pergantiannya enggak banyak,” ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di kantornya, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurut Arya Sinulingga, tidak akan ada orang baru yang masuk ke jajaran direksi PT KAI. Namun, Arya belum mau mengungkapkan kapan perombakan dilakukan. Ia hanya sebut perombakan dilakukan secepatnya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga melakukan perombakan besar-besaran pada internal Kementerian BUMN. Perombakan ini berupa pencopotan sekretaris kementerian (sesmen) dan semua deputi.

Perombakan dilakukan sebagai bentuk penyegaran dari kementerian. Untuk sementara, tugas deputi akan diemban oleh Wakil Menteri BUMN dan pelaksana tugas (Plt).

Fajar Harry Sampurno yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media di Kementerian BUMN mengatakan telah menerima Keppres mengenai pemberhentian ini.

#BUMN #ErickThohir #Ahok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com