Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Kompas.com - 13/12/2019, 19:16 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang tiga isu utama dalam masalah HAM.

Hal tersebut berkaitan dengan refleksi Hari HAM Sedunia yang jatuh pada 10 Desember lalu.

"Kami sudah kirim surat kepada Bapak Presiden. Ada tiga isu, yang paling utama adalah masalah HAM berat," kata Taufan di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Terkait itu tersebut, Komnas HAM menyampaikan dua solusi kepada Presiden Jokowi terkait penyelesaian HAM berat.

Baca juga: Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kedua, solusi itu adalah pengadilan. Jika Presiden Jokowi akan kembali menghidupkan Komite Kebenaran Rekonsiliasi (KKR), maka harus merujuk pada dasar yang sangat kuat.

"Sekarang Bapak Presiden telah memerintahkan Menko Polhukam untuk buat draf UU (KKR), tetapi kami juga ingatkan agar ajak korban atau keluarga korban," kata dia.

Menurut Taufan, ini termasuk juga soal prinsip keadilan, kebenaran, serta model dari KKR itu sendiri harus benar-benar jelas.

Baca juga: Kejagung dan Komnas HAM Disebut Sepakat Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Taufan mengatakan, apabila Komnas HAM akan diajak dalam penyusunan sebagai pihak kedua atau ketiga pun, pihaknya bersedia asalkan pemerintah mengutamakan korban atau keluarganya.

"Catatan kami, belum tentu semua itu bisa melalui jalur non yudisial, bisa jadi ada yang tetap jalur yudisial sehingga kami sepakat waktu itu untuk membahas satu demi satu," kata dia.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menyampaikan soal isu HAM lainnya, yakni konflik agraria serta intoleransi yang tren kecenderungannya adalah persekusi dan diskriminasi.

"Itu kami ingatkan tiga hal ini penting," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com