Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kompas.com - 13/12/2019, 19:14 WIB
Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut. KOMPAS.com/AGIE PERMADIAlat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi untuk tegas kepada aparat yang bertindak represif terhadap warga Tamansari, Bandung dalam penggusuran yang dilakukan pada Kamis (12/12/2019).

"Komnas tadi sudah sampaikan pesan kepada Pak Kapolda (Jawa Barat) supaya bertindak tegas pada aparatnya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Menurut Taufan, hal tersebut tak perlu dilakukan aparat dikarenakan saat ini proses hukum atas masalah di lahan yang dieksekusi itu masih berjalan.

Baca juga: Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot

Sebab, kata dia, warga Tamansari yang saat ini digusur dan diperlakukan kasar aparat itu sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Karena apa pun, apalagi proses hukum masih berjalan, tindakan yang kasar seperti itu tidak dibenarkan. Memang betul dia jalankan tugas karena ada perintah, tetapi kan tidak boleh melakukan pelanggaran dengan tindak kekerasan terhadap warga," ucap Taufan.

Namun, kata dia, saat ini belum ada respons dari Polda Jawa Barat terkait hal tersebut.

Taufan mengatakan, sejak Wali Kota Bandung masih dijabat Ridwan Kamil, pihaknya berkali-kali mengupayakan mediasi atas hal tersebut.

Bahkan, kata dia, mediasi terakhir yang dilaksanakan Komnas HAM hanya sebagian warga atau 60 orang yang bersedia mediasi, sedangkan sisanya memilih menggugat ke PTUN.

"Tapi kami memang kaget, itu kenapa proses hukum di PTUN-nya masih berjalan, tiba-tiba sudah ada eksekusi. Kemudian kami lihat juga ada pakai kekerasan," kata dia.

Seharusnya, kata Taufan, sebelum eksekusi dilakukan, Pemerintah Kota Bandung menunggu proses hukumnya selesai. 

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X