Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kompas.com - 13/12/2019, 19:14 WIB
Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut. KOMPAS.com/AGIE PERMADIAlat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) meminta Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudy Sufahriadi untuk tegas kepada aparat yang bertindak represif terhadap warga Tamansari, Bandung dalam penggusuran yang dilakukan pada Kamis (12/12/2019).

"Komnas tadi sudah sampaikan pesan kepada Pak Kapolda (Jawa Barat) supaya bertindak tegas pada aparatnya," ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/12/2019).

Menurut Taufan, hal tersebut tak perlu dilakukan aparat dikarenakan saat ini proses hukum atas masalah di lahan yang dieksekusi itu masih berjalan.

Baca juga: Ada Kekerasan Penggusuran Tamansari, Anggota Komisi III Minta Kapolda Jabar Dicopot


Sebab, kata dia, warga Tamansari yang saat ini digusur dan diperlakukan kasar aparat itu sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Karena apa pun, apalagi proses hukum masih berjalan, tindakan yang kasar seperti itu tidak dibenarkan. Memang betul dia jalankan tugas karena ada perintah, tetapi kan tidak boleh melakukan pelanggaran dengan tindak kekerasan terhadap warga," ucap Taufan.

Namun, kata dia, saat ini belum ada respons dari Polda Jawa Barat terkait hal tersebut.

Taufan mengatakan, sejak Wali Kota Bandung masih dijabat Ridwan Kamil, pihaknya berkali-kali mengupayakan mediasi atas hal tersebut.

Bahkan, kata dia, mediasi terakhir yang dilaksanakan Komnas HAM hanya sebagian warga atau 60 orang yang bersedia mediasi, sedangkan sisanya memilih menggugat ke PTUN.

"Tapi kami memang kaget, itu kenapa proses hukum di PTUN-nya masih berjalan, tiba-tiba sudah ada eksekusi. Kemudian kami lihat juga ada pakai kekerasan," kata dia.

Seharusnya, kata Taufan, sebelum eksekusi dilakukan, Pemerintah Kota Bandung menunggu proses hukumnya selesai. 

Kalau pun tidak bisa menunggu, kata dia, sebaiknya mereka mendorong terus upaya mediasi bagi warga yang belum melakukannya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Akan Telusuri Dugaan Keterlibatan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Nasional
ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

ICW Nilai Sikap KPK soal Kasus Harun Masiku Tidak Tegas

Nasional
BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

BNPB Imbau Masyarakat Tak Jadikan Bencana sebagai Tontonan

Nasional
Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Jokowi Minta Labuan Bajo Dipersiapkan untuk G20 dan ASEAN Summit

Nasional
Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X