Soroti Isu Pengangguran dalam Pidato Refleksi Politik, SBY Singgung Arab Spring

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti isu pengangguran dan lapangan pekerjaan dalam pidato refleksi pergantian tahun.

SBY sempat menyinggung soal peristiwa Arab Spring yang terjadi sekitar beberapa tahun silam.

Menurutnya, salah satu pemicu Arab Spring adalah adanya kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran.

Ia meminta pemerintah Indonesia belajar dari peristiwa tersebut.

Baca juga: Dukung Jokowi Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen, Ini Saran SBY

"Satu hal yang juga patut menjadi perhatian kita adalah 'siapa saja yang menganggur' dewasa ini. Data menunjukkan bahwa prosentase dan angka lulusan SMK, SMA dan Perguruan Tinggi yang menganggur relatif tinggi. Keadaan seperti ini tentu rawan secara sosial, politik dan keamanan," kata SBY di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

"Kita belajar dari pengalaman Arab Spring di tahun 2011 dulu. Juga terjadinya gerakan protes sosial di 30 negara tahun ini. Penyebab utamanya antara lain adalah kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran," lanjut dia.

Menurut Presiden RI ke-6 itu, penurunan angka pengangguran sebesar 1% dalam lima tahun belakangan belum menggembirakan.

Baca juga: SBY: Pemilu Masih 5 Tahun Lagi, Malu kalau Sudah Mulai Kontestasi

SBY mengatakan jumlah pengangguran masih besar dengan total 36,5 juta orang.

"Kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita. Meskipun tercatat sebagai bekerja, alias tidak menganggur, namun sekitar 28,4 juta adalah pekerja paruh waktu. Sementara, yang berkategori setengah menganggur sekitar 8,14 juta. Jumlahnya, 36,5 juta orang. Tentu ini angka yang besar," jelasnya.

Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan yang berkaitan langsung dengan biaya yang ditanggung rakyat.

SBY mencontohkan soal kenaikan iuran BPJS dan biaya tarif dasar listrik.

"Demokrat mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam meningkatkan biaya yang ditanggung oleh rakyat, seperti BPJS, Tarif Dasar Listrik dan lain-lain. Perhatikan timing dan seberapa besar angka kenaikan yang tepat. Secara moral dan sosial, tidaklah bijak membebani rakyat secara berlebihan ketika ekonomi mereka sedang susah," ujarnya.

Baca juga: Refleksi Politik SBY: Pemilu 2019 Buruk, Politik Identitas Berlebihan

Selanjutnya, ia pun berharap pemerintah memiliki kebijakan yang efektif dan agresif bagi para pencari kerja. Khususnya dalam bidang ekonomi baru atau digital.

Sementara itu, saat ini SBY mengatakan PD mendukung penuh program Kartu Pra Kerja yang diluncurkan pemerintah. Dia berharap anggaran Kartu Pra Kerja dikelola dengan baik.

"Demokrat juga menyambut baik program Kartu Pra Kerja yang ada dalam APBN 2020. Ini sebuah inisiatif yang baik. Yang penting, program dengan anggaran 10 triliun rupiah untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik," kata SBY.