Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Tumpang Tindih Riset yang Boroskan Anggaran Harus Diakhiri

Kompas.com - 11/12/2019, 17:22 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo tak ingin lagi ada tumpang tindih agenda riset antara kementerian dan lembaga. Sebab, hal itu tak akan efektif dan justru hanya menghamburkan anggaran.

"Tumpang tindih agenda riset yang menyebabkan pemborosan anggaran harus segera kita akhiri," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas strategi pengembangan riset dan inovasi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Jokowi mengatakan, anggaran riset yang masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga harus dipadukan dengan peta jalan yang benar.

Ia meyakini penggunaan anggaran dengan tujuan jelas akan sangat bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

Baca juga: Menristek: Jumlah Pengelolaan Dana Riset Ditentukan Penilaian Kinerja

Mantan wali kota Solo itu meminta jajarannya untuk memilih agenda riset yang paling diutamakan dan disepakati.

Menurut dia, setiap program riset yang sudah diputuskan bersama itu harus dikerjakan serius, fokus, sampai benar-benar terwujud.

"Harus kita bangun dan kita perkuat lagi ekosistem untuk berkembangnya riset dan berkembangnya inovasi. Mulai dari regulasi, SDM, kelembagaan, sistem intensif dan sambungannya dengan industri, hak cipta, hingga anggaran yang dibutuhkan dalam melakukan riset dan inovasi," kata Jokowi.

Baca juga: Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bagaimana agar Efektif dan Inovatif?

Kepala negara menambahkan, salah satu kunci Indonesia dapat melompat menjadi negara maju adalah melakukan investasi di bidang riset dan inovasi.

Menurutnya, riset dan inovasi dapat melahirkan gagasan inovatif yang terkoneksi dengan dunia usaha, dengan dunia industri, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Fokus riset harus betul-betul terarah. harus mulai dibawa ke framework yang sama, yaitu bagaimana membawa negara kita keluar dari middle income trap menuju negara maju," ujarnya.

Kompas TV Ombudsman Republik Indonesia menilai Mahasiswa sudah sewajarnya diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi di muka publik bahkan di dalam kampus. Ombudsman menyebut pernyataan Menristek Dikti Mohamad Nasir yang akan memberikan sanksi bagi Rektor yang mengerahkan Mahasiswa unjuk rasa adalah tidak tepat.<br /> <br /> Menurut Ombudsman sikap Menristek Dikti justru mampu menodai aspirasi murni Mahasiswa. Sebelumnya Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir akan menindak Rektor yang diduga menggerakkan Mahasiswa untuk turun ke jalan dan ikut aksi unjuk rasa.<br /> <br /> Setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Mohamad Nasir meminta Rektor dan dosen mendorong Mahasiswa untuk menempuh jalur dialog dan bukan mendorong turun ke jalan untuk ikut ujuk rasa. #Ombudsman #Mahasiswa #DemoMahasiswa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com