Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Tahun 2020 Dirjen PFM Rencanakan Pendampingan Keluarga Penerima KPM

Kompas.com - 04/12/2019, 16:38 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial (Kemensos) Andi ZA Dulung mengatakan, tahun 2020 pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan hanya terhadap program, namun juga keluarganya.

“Tugas utama pendamping memastikan keluarga tersebut mendapat semua program, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), maupun Program Keluarga Harapan (PKH), sehingga dapat mempercepat graduasi,” kata Andi, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut disampaikan Andi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bantuan Sosial (Bansos) Pangan yang diadakan Sekretariat Direktorat Jenderal (Ditjen) PFM, di Pontianak, Selasa (3/12/2019).

Pada kesempatan yang sama, Andi memberi arahan kepada pendamping KPM yang hadir.

Ia meminta pendamping KPM harus memberikan dorongan untuk memiliki pendapatan sendiri, dan tidak bergantung kepada Bansos yang tidak permanen.

Baca juga: Kemensos: Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bansos Tidaklah Permanen

Andi juga memberi penjelasan terkait tiga konsep penanganan fakir miskin bagi KPM. Pertama, KPM diberi Bansos agar pengeluarannya berkurang.

“Program BPNT kan memberikan bahan pangan beras dan telur. Jika dihitung, adanya bantuan tersebut dapat mengurangi pengeluaran tujuh sampai sepuluh hari per KPM,” kata Andi.

Kedua, setelah diberi bantuan pendamping perlu memberi dorongan dan motivasi untuk memiliki penghasilan.

Ketiga, pemberian modal. Salah satu program yang dapat memberikan modal adalah Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Baca juga: Kemensos Latih Pendamping KUBE untuk Entaskan Kemiskinan

KUBE diberikan kepada usaha permulaan. Setelah usaha berjalan dan berkembang, pihak tersebut dapat melakukan pinjaman di bank melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, program Kementerian Keuangan, atau program lain yang disediakan pemerintah.

“Tiga hal tersebut harus beriringan dalam rangka menyejahterakan dan memandirikan KPM,” kata Andi.

Tak lupa, Andi mengucapkan terima kasih atas kerja sama Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial Pronvisi, dan Dinas Sosial daerha kabupaten dan kota, dalam mengoordirnir program Bansos.

Hal tersebut membuat presiden, pemerintah, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempercayai program-program yang telah dilaksanakan Kemensos.

Baca juga: Cara Kemensos Sediakan Rumah bagi Fakir Miskin

“Rencana kenaikan indeks BNPT dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan pada tahun 2020 juga tidak lepas dari peran serta kerja sama pusat dan daerah,” kata Andi.

Selain Andi, hadir sebagai tamu undangan dalam Rakor Bansos tersebut, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Barat (Kalbar), dan perwakilan Dinas Koperasi dan UKM Kalbar.

Sementara itu, peserta yang hadir berasal dari unsur Pendamping PKH, dan perwakilan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan masing-masing kabupaten atau kota di Kalbar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com