PKB Upayakan Usul soal Presiden Dipilih MPR Diterima Seluruh Fraksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid memberikan sinyal bahwa fraksinya sepakat dengan usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait pelaksanaan pilpres secara tidak langsung.

Bahkan, PKB akan berupaya agar usulan presiden kembali dipilih oleh MPR dapat diterima oleh delapan fraksi dan satu perwakilan DPD.

"Tentu fraksi PKB akan menerima itu sebagai masukan, nasihat sekaligus kami akan berpikir apakah nanti ide atau arahan dari PBNU akan diterima dari semua fraksi yang ada," ujar Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

"Kalau semua fraksi yang ada menerima berarti PKB berhasil meyakinkan apa yang menjadi rekomendasi PBNU," ucap dia. 

Baca juga: PBNU Usul Presiden Dipilih MPR, PPP Masih Tunggu Respons Publik

Menurut Jazilul, usulan PBNU tersebut didasarkan pada kajian para ulama dengan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

Ia sepakat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menganggap bahwa biaya politik dan sosial pemilihan umum secara langsung terlalu besar jika dibandingkan tidak langsung.

"Sekarang kalau kita kalkulasi biaya untuk memililih presiden saja kita membutuhkan Rp 24 triliun. Kalau dipilih MPR saya pikir enggak sampai segitu. Bahkan bisa kurang sampai 80 persen," kata Jazilul.

Sebelumnya, pimpinan MPR melakukan safari politik ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Ketua MPR Bambang Soeaatyo mengatakan, dalam kunjungan tersebut pihaknya mendapat banyak masukan terkait isu kebangsaan.

Salah satunya, isu mengenai wacana pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung.

Kepada Bambang, PBNU mengusulkan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR.

"Kami juga hari ini mendapat masukan dari PBNU, berdasarkan hasil Munas PBNU sendiri di September 2012 di Cirebon yang intinya adalah, mengusulkan, PBNU merasa pemilihan presiden dan wakil presiden lebih bermanfaat, akan lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung," ujar Bambang di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).

Baca juga: Ketum PBNU Nilai Amendemen UUD 1945 adalah Keharusan

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan, usulan pemilihan presiden oleh MPR disampaikan setelah menimbang mudarat dan manfaat Pilpres secara langsung.

Pertimbangan itu tidak hanya dilakukan oleh pengurus PBNU saat ini, tetapi juga para pendahulu, seperti Rais Aam PBNU almarhum Sahal Mahfudz, dan Mustofa Bisri.

Mereka menimbang, pemilihan presiden secara langsung lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial," ujar Said.