Johan Budi Ingatkan Mendagri Hati-hati dalam Urusan Pengadaan E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR Johan Budi mengingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk berhati-hati dalam urusan pengadaan KTP elektronik atau e-KTP.

Pasalnya, pengadaan e-KTP pernah menjadi permasalahan yang berujung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan Johan saat rapat kerja bersama Kementerian Dalam Negeri membahas pergeseran anggaran Kemendagri tahun 2019.

"Sekali lagi saya ingatkan, karena ini persoalan e-KTP, Pak. Dan Pak Mendagri tahu, waktu itu Kapolri kan, bahwa e-KTP itu ada persoalan di KPK," ujar Johan di ruang rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Karena itu saya mengingatkan, yang hati-hati, gitu lho, Pak, jangan sampai terulang lagi," kata Johan.

Baca juga: Atasi Kekurangan Blangko e-KTP, Dirjen Dukcapil Distribusi 2,5 Juta Keping ke Seluruh Daerah

Sebelum mengingatkan Mendagri untuk berhati-hati, Johan mempertanyakan besarnya kekurangan anggaran pengadaan blangko e-KTP.

Ralisasi pengadaan blangko e-KTP biasanya lebih banyak dari yang diperkirakan. Akan tetapi, menurut Johan, kekurangannya kali ini begitu banyak.

"Setahu saya setiap proses pengadaan apalagi blangko e-KTP, biasanya itu 120 persen atau lebih dari yang dibutuhkan. Kenapa kok tiba-tiba kurangnya begitu banyak," ujar Johan.

Hingga saat ini, baru ada 3,5 juta blangko e-KTP yang sudah terpenuhi. Nilai anggarannya sebesar Rp 37 miliar.

Sedangkan pengadaan blangko e-KTP yang belum terpenuhi jumlahnya lebih dari dua kali lipat, yaitu 7,4 juta keping dengan kisaran anggaran Rp 7,8 miliar.

Johan menyebutkan hal ini tidak masuk akal.

"Kalau cuma 20 persen sampai 30 persen masuk akal," kata dia.

Baca juga: Blangko E-KTP Kosong, Puluhan Ribu Pemohon Hanya Diberi Suket

Namun demikian, Johan mengatakan, pertanyaan demi pertanyaan yang dia ajukan ini bukan berarti tanda ketidaksetujuannya pada pengadaan blangko e-KTP. Ia menyebutkan, hal ini penting demi prinsip kehati-hatian.

"Saya ingin tegaskan kembali Pak Mendagri bahwa kami mendukung apa yg disampaikan tadi. Dan kami paling tidak saya pribadi sepakat bahwa kebutuhan blangko itu urgen," kata dia.