Lanjutkan Safari Amendemen UUD 1945, MPR Segera Temui NU dan Muhammadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, MPR akan melanjutkan safari pembahasan wacana amendemen UUD 1945 ke sejumlah pihak.

Dalam waktu dekat, MPR akan bertemu Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Pengurus Pusat Muhammadiyah.

"Jadi besok kami ke PBNU. Lalu mungkin lusa ke Muhammadiyah," ujar Bambang setelah pertemuan dengan pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Sejauh ini, MPR sudah menggelar safari ke sejumlah parpol, yakni PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerinda, PAN, Partai Nasdem dan pada Selasa bertemu dengan PKS.

Dalam safari tersebut, kata Bamsoet, pimpinan MPR ditemui langsung oleh ketua umum masing-masing partai.

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Dorong Amendemen 1945 Secara Menyeluruh

Selanjutnya, pimpinan MPR masih akan bertemu dengan dua partai yakni PKB dan Golkar.

"Kalau sebelumnya kan akan ke PKB tetapi dijadwalkan ulang. Lalu akan ke Golkar tapi nanti setelah musyawarah nasional (munas) selesai," ucap Bamsoet.

Meski telah menjalani safari ke sejumlah pihak, Bamsoet menuturkan saat ini belum ada kepastian akan dibawa ke mana wacana amendemen UUD 1945 ini.

Alasannya, karena hingga kini belum ada anggota MPR yang secara resmi mengusulkan amendemen.

Adapun, syarat untuk melakukan amendemen pun harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Pertama, harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR.

Baca juga: Fraksi Nasdem di DPR Dorong Amendemen 1945 Secara Menyeluruh

Kedua, harus jelas pasal mana saja yang akan diamendemen dengan dasar agumentasi yang kuat dan lengkap.

"Lalu dalam hal pengambilan keputusan atau kuorum juga harus dihadiri sekurang-kurangya dua pertiga jumlah anggota MPR. Nah yang kita lakukan saat ini hanya menjaring saja aspirasi di masyarakat. Harus segera membuat diskursus biar masyarakat tahu, " tutur Bamsoet.

Dia menambahkan, akan memanfaatkan waktu selama tiga tahun ke depan untuk membahas wacana amendemen UUD 1945 ini.

Terpisah, Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan bahwa kunjungan MPR pada Selasa dalam rangka menjamin aspirasi.

Aspirasi yang dirangkum saat ini pun baru dari kalangan elite politik.

"Dan dari tingkat akademik juga udah ada. Tapi nanyi kami usulkan harus kepada masyarakat juga, sehingga masyarakat tahu amendemen tidak dilakukan dengan tiba-tiba. Dengan begitu mau tidak mau amendemen UUD 1945 jadi kata yang sering didengar masyarakat," ujar Sohibul.