Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Birokrasi Dinilai Tantangan Utama yang Dihadapi Anak Muda yang Masuk Pemerintahan

Kompas.com - 26/11/2019, 16:16 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat dari Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, birokrasi merupakan tantangan utama yang harus dihadapi anak-anak muda yang bergabung dalam pemerintahan.

Hal itu dipaparkan Hasan dalam diskusi bertajuk Pembangunan Indonesia pada Periode Kedua Jokowi di Mata Milenial, di Gado-gado Boplo, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

"Kalau anak-anak muda ini serta-merta mendadak masuk pemerintahan, dipilih jadi menteri, jadi staf khusus, problemnya itu birokrasi," kata Hasan.

"Ketika masuk ke dalam birokrasi bukan hanya ide yang bekerja di sana, ada wisdom, kecakapan, leadership, gaya komunikasi itu apakah bisa diarahkan sesuai kebutuhan zaman," lanjutnya.

Baca juga: Moeldoko: Tugas Staf Khusus Milenial Jembatani Istana dengan Anak Muda

Dengan demikian, kata dia, keterlibatan anak muda dalam pemerintahan perlu mendapat dukungan dari generasi tua yang sudah berkecimpung lama di dalam birokrasi.

Ia melihat generasi tua memang cenderung sulit ketika harus menerima perubahan drastis yang memengaruhi mereka.

Namun demikian, generasi tua memiliki pengalaman lebih banyak dan kepemimpinan yang matang.

"Generasi kolonial ini mungkin enggak punya lompatan pikiran mungkin gagap menghadapi perkembangan zaman oleh karena itu butuh ide, idenya dari mana? Anak-anak muda," kata dia.

Baca juga: Tarik Minat Anak Muda, Kementan Adakan Program Petani Masuk Sekolah

"Anak-anak muda ini kurangnya pengalaman, sisanya mereka berlebih. Energi, kreativitas, gagasannya yang out of the box, ini berlebih, sehingga ini memang energi yang luar biasa kalau misalnya negara mampu mendukungnya dengan baik," lanjut Hasan.

Oleh karena itu, ia melihat adanya pesan khusus ketika Jokowi merekrut generasi muda untuk menjadi menteri di kabinet dan staf khusus presiden.

Menurut Hasan, Jokowi berupaya mengombinasikan kelebihan generasi muda dan generasi tua agar masing-masing generasi bisa mendapatkan manfaat.

Baca juga: Google Luncurkan Bangkit di Indonesia, Program Pelatihan Machine Learning untuk Anak Muda

"Kemarin Pak Jokowi saat itu berupaya mengombinasikan junior dan senior supaya wisdom, leadership dari seniornya dapat, jam terbangnya dapat supaya bisa menggerakkan birokrasi," tuturnya.

Keterlibatan anak muda dalam pemerintahan, kata Hasan, menegaskan pesan Jokowi bahwa Indonesia harus segera terbuka dengan perkembangan zaman.

"Dan lompatan bangsa ini hanya bisa kalau kita bisa menyerap ide-ide yang melompat jauh, yang berasal dari anak-anak muda yang kita sebut sekarang milenial itu," kata dia.

Kompas TV Keputusan Presiden Joko Widodo memilih anak muda sebagai staf khususnya dinilai sebagai gebrakan baru oleh partai persatuan pembangunan.<br /> <br /> Ditemui dalam dialog mingguan Polemik Trijaya, Wasekjen PPP Ahmad Baidowi menilai masuknya milenial dalam jajaran staf khusus presiden mendapat respon baik dari parpol koalisi pemerintah.<br /> <br /> Baidowi juga menambahkan, keberadaan kaum muda menjadi pembisik presiden merupakan gebrakan baru dan upaya regenerasi pemerintahan nasional ke depan. Namun di balik nada positif, pemilihan 7 staf khusus baru tersebut mendapat sentimen negatif dari partai oposisi.<br /> <br /> Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menilai penunjukkan 7 nama staf khusus itu bertentangan dengan niatan pemerintahan jokowi yang ingin postur birokrasi lebih ramping.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com