Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Milenial Jokowi Diminta Kerja Ekstra untuk Buktikan Mereka Bukan Pajangan

Kompas.com - 26/11/2019, 12:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, staf khusus presiden harus bekerja ekstra untuk menghilangkan stigma bahwa mereka hanya "pajangan" yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.

Menurut Adi, satu-satunya cara untuk mematahkan sentimen publik adalah dengan bekerja nyata.

"Stafsus (staf khusus) harus menunjukkan kinerja luar biasa bahwa mereka direkrut, bukan hanya akomodasi atau pajangan. Satu-satunya yang bisa mematahkan sentimen publik dengan kerja nyata, tak ada cara lain," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Baca juga: Beda Gaya Jokowi dan Maruf Amin Saat Umumkan Stafsus

Di luar itu, menurut Adi, para staf khusus harus bermental baja terhadap kritik publik.

Sebab, orang yang berada di sekitar Istana sudah pasti akan mendapat lebih banyak sorotan.

"Tak perlu baper, cukup jawab dengan kerja yang mantap. Jangankan stafsus, semua pejabat politik di negara ini pasti dikuliti publik," ujar Adi.

Baca juga: Jubir Maruf: Stafsus Presiden Milenial, Stafsus Wapres Generasi Kolonial

Adi mengatakan, ada baiknya publik juga tak buru-buru mengkritik para staf khusus. Menurut dia, staf khusus harus diberi waktu untuk mereka bekerja lebih dulu.

"Minimal lihat kinerjanya dalam 150 hari. Apa manuver yang sudah dilakukan stafsus yang gemuk itu. Hanya kinerja yang bisa menjawab keraguan publik," katanya.

Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial.

Baca juga: Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak Full Time, Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik

Anggota Komisi I DPR ini tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden menjalankan tugasnya.

Ia justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khususnya hanya sebagai pencitraan.

"Cuma lipstik aja, pajangan ajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru).

Baca juga: Fadli Zon: Stafsus Milenial Presiden cuma Lipstik, Pajangan

Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tunarungu).

Lalu, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf (Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).

Ketujuhnya disebut Jokowi sebagai staf khusus milenial karena berumur 23 sampai 36 tahun. Namun, Fadli menilai harusnya Jokowi tak hanya mencari orang-orang yang sekadar muda untuk menjadi pembantunya.

Kompas TV Presiden Jokowi telah menunjuk 7 staf khusus yang berasal dari kaum milenial. Apakah penunjukan staf khusus milenial ini merupakan kebutuhan?Atau bagian dari ornamen politik?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com