Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0

Kompas.com - 25/11/2019, 16:52 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram menyarankan untuk mengarahkan penelitian 4.0 di Indonesia guna meningkatkan indeks penelitian yang rendah.

Hal tersebut dia katakan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), LIPI, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

Arkanata menjelaskan, penelitian 4.0 yang dia maksud adalah penelitian berbasis simulasi komputer. Di sini, semua laboratorium basah atau menggunakan eksperimen akan dipindahkan ke dalam bentuk simulasi komputer (machine learning).

Lab basah adalah lab yang digunakan untuk menangani berbagai bahan kimia dan punya potensi bahaya basah. Untuk itu, lab ini perlu dirancang secara khusus.

Menurutnya, penelitian di Indonesia saat ini masih jarang yang menggunakan simulasi komputer, terutama untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam. Padahal, lanjutnya, penelitian ini sangat murah.

Baca juga: KPPU: Dugaan Monopoli Ovo dan Lippo Group Masih Dalam Tahap Penelitian

“Kebanyakan kita masih menggunakan lab eksperimen yang basah. Jarang sekali di Indonesia ini menggunakan machine learning untuk bidang ilmu pengetahuan alam,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Politisi dari Partai Nasdem ini menambahkan, machine learning banyak dikembangkan di Indonesia dalam penelitian sosial, politik, dan ekonomi. Namun, untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam masih ketinggalan.

Indeks penelitian yang rendah

Adapun, usulan Arkanata ini menyusul rendahnya indeks penelitian Indonesia dibanding negara-negara lain.

“Bicara daya saing penelitian antara LIPI sebagai lembaga penelitian dari Indonesia dengan lembaga penelitian lain dari negara luar, maka kita kekurangan,” ungkapnya.

Baca juga: 47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

Hal ini merujuk pada H-Indeks yang digunakan sebagai indikator hasil penelitian. Diketahui, H-Indeks Indonesia yang tertinggi hanya 10. Padahal, untuk mendapat title professorship di kancah internasional minimal ada di angka 18.

Sementara itu, terkait akses hasil penelitian bagi masyarakat, Arkanata mengungkapkan jika semua hasil penelitian LIPI sebaiknya diumumkan di website untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya.

Di beberapa negara lain, menurutnya, publikasi penelitian sudah biasa. Seperti di Australia, lembaga penelitiannya membuka akses bagi masyarakat. Jadi, tidak hanya produk, tapi ilmunya pun bisa didapat masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com