Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Kompas.com - 21/11/2019, 19:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anak mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, Diaz Hendropriyono kembali ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Staf Khusus Presiden.

Pengumuman penunjukan Diaz disampaikan Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Pemilik nama lengkap Diaz Faisal Malik Hendropriyono ini lahir di Jakarta, 25 September 1978.

Anak ketiga dari Hendropriyono ini juga menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Diaz menempuh pendidikan sarjana di Norwich Military University, Amerika Serikat (AS). Kemudian, ia melanjutkan pendidikan pascasarjana di Virginia Tech University, AS, di bidang administrasi publik.

Baca juga: Ini Daftar Lengkap 13 Staf Khusus Presiden Jokowi

Selain itu, ia juga memperoleh gelar master bidang kepemimpinan di Hawaii Pacific University, AS.

Saat tinggal di Amerika Serikat, Diaz pernah bekerja sebagai analis di salah satu perusahaan konsultan politik yang dipimpin oleh mantan Senator AS Bennet L Johnston.

Ia juga pernah menjabat direktur di PT Ulam Sari Samudra, perusahaan yang bergerak di bidang distribusi produk makanan laut yang dibekukan.

Suami dari Linda Ratna Nirmala itu juga pernah menjadi relawan Jokowi pada Pilpres 2014. Ia memimpin kelompok relawan yang bernama Kawan Jokowi dan sukses mengantarkan Jokowi ke kursi kepresidenan periode 2014-2019.

Pada 2015, Diaz ditunjuk sebaagai Komisaris salah satu BUMN yakni PT Telkomsel.

Kemudian, pada 2016 Diaz ditunjuk sebagai staf khusus kepresidenan pada 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com