Kemendagri Bantah Ingin Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, membantah anggapan pihaknya ingin mendorong pelaksanaan pilkada secara tidak langsung.

Bahtiar menyebutkan, Mendagri Tito Karnavian tidak pernah meminta pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

"Kemendagri dalam hal ini Pak Menteri tak pernah meminta pilkada dilakukan secara tidak langsung," ujar Bahtiar saat memberikan pemaparan dalam diskusi bertajuk "Kupas Tuntas UU Pilkada dari Berbagai Perspektif" di Kantor DPP PPP, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

"Pak Menteri menyampaikan hanya perlu dievaluasi dan dikaji, dan ini dilakukan melalui riset oleh beberapa lembaga yang kredibel," kata dia.

Baca juga: Plt Dirjen Polpum Kemendagri Setuju Pilkada 2020 Tetap Langsung

Sehingga, Kemendagri justru mendorong pelaksanaan pilkada untuk dikaji melalui riset.

"Kami di Kemendagri betul-betul mengingat pilkada ini dilakukan by riset, sejauh mana keefektifannya selama ini, tentu risetnya dilakukan dengan metodologi yang empiris dan melibatkan peneliti-peneliti yang berintegritas," kata Bahtiar.

Hasil tersebut, kata dia, akan menjadi bahan rekomendasi apakah tetap mempertahankan pilkada langsung atau mengubah nenjadi pilkada tak langsung dengan sejumlah perbaikan dan penyempurnaan.

Bahtiar menambahkan, Kemendagri memahami posisi strategis pelaksanaan pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

"Pelaksanaan pilkada merupakan wujud implementasi dari Pancasila dan UUD 1945, sekaligus sebagai konsekuensi dari negara demokrasi. Oleh karenanya, harus kita kawal dan kita sukseskan bersama," tuturnya.