Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menyebut, perlu perlakuan khusus dalam mencegah radikalisme di lingkungan pemerintahan.

Salah satu kementerian yang mulai mendapat perhatian adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca juga: Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Suhardi mengatakan, pihaknya telah memberikan imbauan pencegahan radikalisme kepada 184 chief executive officer (CEO) perusahaan BUMN.

"Saya berikan masalah resonansi kebangsaan, juga bahaya-bahaya dan pencegahannya. Jadi ada treatment-treatment khusus ketika kita melihat ada anggota kita yang mungkin dalam tanda petik agak lain," ujar Suhardi di Kantor Menko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (18/11/2019).

"Artinya, yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," kata dia. 

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror mengamankan terduga teroris yang bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Cilegon, Banten.

Suhardi tak membantah bahwa penangkapan itu mengindikasikan paham radikalisme sudah menjalar di lingkungan BUMN.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Pada Rabu (13/11/2019), Tim Densus 88 Antiteror mengamankan empat orang terduga teroris di wilayah Provinsi Banten.

Satu di antara yang ditangkap merupakan karyawan PT Krakatau Steel.

Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama mengatakan, karyawan yang ditangkap adalah level staf setingkat supervisor.

"Yang bersangkutan adalah karyawan level staf setingkat supervisor, bukan petinggi atau level manajemen di PT Krakatau Steel (Persero) Tbk," kata dia seperti yang dilansir dari Kontan.co.id.