Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggapan Malaysia Selalu Curang Soal Perbatasan Dinilai Tak Tepat

Kompas.com - 16/11/2019, 14:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggapan publik yang menilai Pemerintah Malaysia selalu berbuat curang dalam masalah perbatasan wilayah dengan Indonesia dinilai tidak tepat.

Direktur Topografi TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Asep Edi Rosidin mengatakan, dalam merumuskan batas-batas wilayah pihak Malaysia sudah cukup rasional.

"Banyak persepsi bahwa kalau Malaysia itu curang, licik, tapi nyatanya saya mungkin empat tahun ikut perudingan lebih dari 10 kali ternyata persepsi itu tidak benar. Jadi pihak Malaysia cukup logis, rasional," kata Asep dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (16/11/2019).

Baca juga: Wiranto Pastikan Indonesia-Malaysia Percepat Penyelesaian Masalah Perbatasan

Asep menjelaskan, perundingan atas wilayah antara Indonesia-Malaysia akhir-akhir ini sudah tak serumit dahulu karena kedua belah pihak sudah mempunyai pemahaman yang sama dalam menganalisis aspek hukum, geografis, maupun historis terkait perbatasan wilayah.

"Ternyata analisis mereka akhir-akhirnya ya sama dengan analisisnya kita, sehingga analisisnya sama akhirnya semua sepakat," ujar Asep.

Asep melanjutkan, TNI dan tentara Malaysia yang sama-sama bertugas di perbatasan pun mempunyai hubungan yang cukup harmonis.

"Betul-betul mengamankan perbatasan bersama dari pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang melanggar hukum? Terjadi dari kedua belah pihak, tidak dari Malaysia semua dan Indonesia semua, sama-sama," kata Asep.

Pernyataan Asep diamini Kepala Pusat Penelitian Kewilayahan LIPI Ganewati Wuryandari. Ganewati menilai, publik yang kerap mendiskreditkan Malaysia berlebihan.

Sebab, kata Ganewati, masyarakat kedua negara yang tinggal di perbatasan sebetulnya telah mempunyai kesamaan dalam hal sosial dan budaya, jauh sebelum kedua negara tersebut berdiri.

"Kalau kita sendiri ke lapangan, masalah-masalahnya itu sebetulnya tidak ada, mereka itu adalah dua masyarakat yang memang dari dulunya adalah satu kesamaan keturunan, dan praktik-praktik sosial-budaya sudah ada sebelum negara itu ada," kata Ganewati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com