Alasan PKS Tegaskan Sikapnya Jadi Oposisi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menegaskan sikap resmi partainya yang memilih menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Sohibul mengatakan, sikap resmi partainya itu telah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Syuro PKS pada Selasa lalu.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan arahan kepada ratusan kader PKS di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Majelis Syuro menerima dan menegaskan apa yang sudah menjadi keputusan yang diambil oleh DPP PKS, akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul.

Baca juga: Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Banyak pihak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak di Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Namun, Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka PKS ingin konsisten dengan garis perjuangan tersebut," kata Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," tutur dia.

Baca juga: Di Rakornas PKS, Anies Banggakan Transportasi Publik dan Berkurangnya Kemacetan Jakarta

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, DPP PKS akan mencanangkan 2020 sebagai tahun rekrutmen.

Ke depan, kata Sohibul, PKS akan merekrut kader sebanyak mungkin untuk memenangi Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

"Kita fokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota, berjuang bersama memenangi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," ujar Sohibul.