Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi Jadi Oposisi, PKS Akan Berusaha Menarik Hati Rakyat

Kompas.com - 14/11/2019, 19:15 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara resmi telah menyatakan sikap politiknya yang tetap menjadi oposisi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo selama lima tahun ke depan.

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan, partainya akan menjalankan fungsi check and balance atau menjadi penyeimbang pemerintah sambil berusaha mengambil hati masyarakat.

"Kita jalankan fungsi check and balance dan berusaha mengambil hati rakyat selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul saat memberikan arahan kepada ratusan kader PKS di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Sohibul menegaskan bahwa partainya ingin menjaga etika politik dalam negara demokrasi.

Baca juga: PKS Pertimbangkan Anies Baswedan untuk Diusung Pada Pilpres 2024

Ia mengatakan, dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, dibutuhkan kekuatan oposisi atau penyeimbang untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

"Rasanya aneh bila dalam negara yang menganut sistem demokrasi, semuanya menjadi bagian dalam pemerintahan," kata Sohibul.

"Maka PKS ingin menjaga kepantasan demokrasi ini. Ingin menjalankan sistem penyeimbang. Ingin menyelamatkam demokrasi Indonesia," tutur dia.

Menurut Sohibul, banyak pihak yang berharap PKS tetap konsisten pada sikapnya dengan tetap menjadi oposisi dan tidak bergabung ke dalam pemerintahan.

Baca juga: Saat Anies Baswedan Ungkit Hangatnya Suasana di Rakornas PKS...

Banyak pihak pula yang berpandangan bahwa PKS akan meraup suara lebih banyak di Pemilu 2024 jika tetap konsisten dengan sikapnya tersebut.

Namun, Sohibul menekankan para kadernya untuk bekerja keras di tengah masyarakat agar mampu meraih target suara yang lebih tinggi dari Pemilu 2019.

"Kita harus konsisten dalam garis perjuangan kita. Maka, PKS ingin konssisten dengan garis perjuangan tersebut," ujar Sohibul.

"Jadi jelas, PKS insya Allah akan tetap berada di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ucapnya.

Baca juga: Anies Baswedan Dijadwalkan Buka Rakornas PKS

Lebih lanjut Sohibul mengatakan, DPP PKS akan mencanangkan 2020 sebagai tahun rekrutmen.

Ke depan, kata Sohibul, PKS akan merekrut kader sebanyak mungkin untuk memenangi Pilkada, Pemilu, dan Pilpres 2024.

"Kita fokuskan untuk merekrut sebanyak-banyaknya anggota, berjuang bersama memenangi Pilkada dan Pemilu serta Pilpres 2024," ujar Sohibul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com