Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hubungan Mega-Paloh, Ketua DPP PDI-P: Tak Ada Perkawanan Parpol yang Abadi

Kompas.com - 08/11/2019, 15:54 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah mengatakan, hubungan personal antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh baik-baik saja, meski belakangan banyak isu yang menyebutkan hubungan keduanya renggang.

Kendati demikian, Basarah mengatakan, hubungan antarpartai yang dipimpin bisa jadi tak lagi erat. Menurut dia, hubungan politik tidak ada yang abadi.

Ia mengatakan, setiap parpol yang memutuskan untuk menjalin hubungan dengan parpol lain, pasti akan mengkalkulasi kepentingan.

Baca juga: Dinilai Berprestasi, Surya Paloh Diminta Nasdem Sumut Jadi Ketum Lagi

"Kalau saya melihat hubungan antarpartai politik, tentu kita harus membaca hubungan antarkepentingan. Tidak ada perkawanan yang abadi, dan permusuhan yang abadi, yang ada adalah kepentingan itu sendiri," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019). 

Basarah mengatakan, bukan suatu hal yang aneh apabila ada aktivitas dan dinamika dari pimpinan-pimpinan parpol terkait persiapan Pemilu 2024.

Ia pun meminta, manuver politik yang dilakukan Nasdem tidak dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya personal.

"Jangan dikaitkan di dalam hubungan yang bersifat personal. Dalam setiap pemilu presiden saja, ada parpol yang pada saat kampanye pilpres berada di luar blok capres tertentu. Tapi begitu selesai, mereka bergabung," ujarnya.

Basarah menilai, Nasdem tengah mempersiapkan Pemilu 2024, sehingga mulai melakukan safari politik dengan bertemu PKS dan partai lainnya.

Baca juga: Sindir Pelukan Surya Paloh, Jokowi Dinilai Politisi PDI-P Lebih Lepas

Menurut dia, hal itu bagian dari manuver politik yang wajar dilakukan setiap partai. PDI-P, kata dia, tidak akan mengintervensi urusan partai lain.

"Kami dari PDI-P memegang teguh etika politik bahwa kita tidak boleh memasuki yuridiksi organisasi parpol lain, karena masing punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sendiri-sendiri, masing-masing punya kedaulatan untuk menentukan langkah-langkah politik apa yang akan diambil," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com