Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Bambang Soesatyo Tak Hadiri Pleno Golkar

Kompas.com - 06/11/2019, 22:52 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkap alasan ketidakhadirannya dalam rapat pleno Golkar, Selasa (5/11/2019) lalu.

Bambang mengaku, tak bisa hadir dalam pleno lantaran harus menghadiri rapat mendadak di luar DPP Golkar.

"Kemarin saya ada rapat di luar. Karena undangannya mendadak, saya enggak bisa mundurkan agenda yang sudah terjadwal sebelumnya," kata Bambang saat ditemui di Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2019).

Baca juga: Bambang Soesatyo Tak Hadiri Rapat Pleno Golkar, Ada Apa?

Adapun, Bambang menyambangi kantor DPP Nasdem atas kapasistasnya sebagaI Ketua MPR RI.

Meski tak hadir dalam rapat, Bambang menyebut, dirinya diwakili oleh beberapa kader Golkar yang lain.

"Kan ada teman-teman saya di sana," ujar dia.

Bambang mengatakan, kehadirannya di acara Nasdem itu dalam rangka roadshow kebangsaan. Ia akan mendatangi para ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Rapat Pleno DPP Partai Golkar Dimulai Tanpa Bambang Soesatyo

"Kami minta Bang Surya agar minggu ini bisa menerima kami, pimpinan MPR, untuk berdialog tentang kebangsaan terkait rekomendasi MPR periode lalu soal amendemen, dan perlunya dihidupkan kembali GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)," kata Bambang.

Selain Surya, Bambang sebelumnya telah mendatangi Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ke depan, Bambang juga akan meneruskan roadshow ke partai lainnya, termasuk organisasi-organisasi keagamaan.

 

Kompas TV 1. Presiden Jokowi menilai seharusnya setelah bulan Agustus proses pelelangan seharusnya tidak lagi dalam tahap konstruksi. Menurutnya kebiasaan ini tidak baik dan berpotensi membuat kualitas bangunan yang digarap menjadi buruk. Dalam pidatonya Jokowi juga mengingatkan agar sistem pelelangan elektronik yang saat ini sudah berjalan, dibarengi dengan cara pandang yang mengikuti sistem yang cepat dan transparan. Beberapa sektor seperti infrastruktur mendapatkan anggaran sebesar Rp 423 triliun. 2. Menurut Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi, sebelum terjadinya polemik desa fiktif, kementriannya telah menemukan 15 desa fiktif. Budi arie tidak menyebutkan lokasi 15 desa fiktif ini. Namun menurutnya kemunculan desa fiktif yang menerima anggaran dana desa ini disebabkan karena warga di desa bersangkutan banyak yang pergi karena berbagai sebab. Sebelumnya menteri keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya desa fiktif yang menerima anggaran dana desa. Kedepan pemerintah diminta mengawasi penyaluran dana desa apalagi anggaran dana desa di tahun 2020 mencapai Rp 72 triliun. 3. Tim kepolisian mendatangi permukiman di kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Dalam penyelidikan, polisi mengambil sejumlah sampel, diantaranya air limbah, air dari tangki septik, dan sampel gas. Dari penyelidikan sementara, ledakan terjadi akibat kumpulan gas seperti gas metana dan karbondioksida yang terpicu oleh percikan api. Polisi menyatakan, pengecekan gas tangki septik menggunakan api sangat dilarang, sehingga ke depannya diperlukan sosialisasi kepada warga. Ledakan tangki septik di sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur merenggut nyawa Sabri. Korban sehari hari memang bekerja sebagai petugas penyedot WC. #Jokowi #desafiktif #srimulyani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com