JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapat keluhan dari kepala daerah di Maluku mengenai anggaran di provinsi itu yang sangat terbatas.
Presiden pun menelpon langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menindaklanjuti keluhan tersebut.
Seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Jokowi bertemu dengan para kepala daerah di Maluku, Senin (28/10/2019) malam.
Selain Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, hadir pula 7 bupati dan 1 wali kota se-Maluku dalam pertemuan tersebut.
Baca juga: Dialog dengan Pengungsi Ambon, Jokowi Ingatkan Indonesia Daerah Rawan Bencana
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mendapatkan laporan terkait penanganan bencana gempa yang melanda wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.
Selain itu, Presiden juga mendengar aspirasi dari para kepala daerah di Maluku, salah satunya terkait Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
"Intinya bahwa APBD provinsi ini memang sangat kurang," kata Presiden saat berdialog dengan warga di posko pengungsi korban gempa Universitas Darussalam, Kecamatan Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kepala Negara akan langsung menghubungi Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jokowi mengatakan, meskipun dirinya sebagai Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal, tetapi pemegang uang negara adalah Menteri Keuangan.
"Jadi uangnya yang megang Menteri Keuangan, tapi kebijakannya yang memutuskan Presiden," kata Jokowi.
Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Akan Luangkan Banyak Waktu Bersama Warga
Presiden Jokowi mengaku bahwa aspirasi serupa sering ia dengar setiap bertemu dengan kepala daerah. Namun, Presiden mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota sehingga APBN pun memiliki keterbatasan.
"Memang APBN kita juga ada keterbatasan. Tetapi usulan yang tadi disampaikan nanti siang akan saya telepon langsung kepada Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih kepada Provinsi Maluku," jelasnya.
Keluhan lainnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi yaitu terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
Baca juga: Kunjungi Ambon, Presiden Jokowi Bakal Nginap di Rumah Dinas Gubernur
Presiden mengakui bahwa keluhan tersebut datang dari Indonesia bagian timur. Menurut dia, ketimpangan antarwilayah di Indonesia masih harus diperbaiki.
"Tetapi sekali lagi, dengan keterbatasan APBN yang ada, nanti akan saya utak-atik sesuai dengan tadi yang diusulkan. Insyaallah akan segera kita tindak lanjuti," tandasnya.
Dalam pertemuan dengan para kepala daerah semalam, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.