Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jaksa Agung Baru, Prasetyo Titip Program TP4

Kompas.com - 28/10/2019, 20:07 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menitipkan program Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) kepada jaksa agung baru, Sanitiar (ST) Burhanuddin.

Prasetyo berharap program tersebut dapat dilanjutkan Burhanuddin.

"Kiranya kalau Pak Jaksa Agung yang berkenan dinilai baik, mohon bisa dilanjutkan," ungkap Prasetyo saat acara pisah sambut di Kantor Badan Diklat Kejaksaan RI, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2019).

Baca juga: Jaksa Agung Ingin Selesaikan Kasus HAM, Komnas HAM: Langsung Saja Buat Tim

Pada awal pembentukan TP4, Prasetyo mengaku teringat perkataan presiden bahwa jaksa cukup menakutkan untuk mengawasi proyek pemerintah.

Dari perkataan presiden tersebut, Prasetyo terpikir untuk tidak hanya fokus pada menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mencegahnya.

Menurutnya, program itu menjadi ikon dan primadona Kejaksaan Agung saat ini.

Apalagi, klaim Prasetyo, program tersebut telah berhasil menyelamatkan triliunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Lebih dari Rp 1.000 triliun APBN yang kita amankan dan selamatkan," ujarnya.

Prasetyo mengungkapkan bahwa pernah ada tawaran dari sebuah lembaga untuk bekerja sama terkait program TP4.

Namun, ia berpandangan program tersebut tak perlu dikerjasamakan.

"Saya katakan kita tidak perlu dengan pihak lain dalam program ini, karena ketika kita bersama pihak lain mungkin kita malah bisa ditinggalkan," tutur Prasetyo.

Baca juga: M Prasetyo dan ST Burhanuddin Hadiri Acara Pisah Sambut Jaksa Agung

TP4 dibentuk pada 2015 oleh Kejaksaan. TP4 dibentuk di tingkat pusat hingga ke Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Latar belakang pembentukan tim ini sebagai dukungan kejaksaan pada proyek strategis pemerintah.

Dengan demikian, pihak yang meminta pendampingan merasa tenang, nyaman, tanpa merasa terancam dan terganggu oleh pihak-pihak yang mencoba berbuat menyimpang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com