Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Temuan Komnas HAM atas Kerusuhan 21-22 Mei di Jakarta...

Kompas.com - 28/10/2019, 16:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap hasil investigasi tim pencari fakta terkait peristiwa kerusuhan 21-22 Mei 2019 di sejumlah titik di pusat Jakarta.

Temuan pertama, kerusuhan mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Sembilan di antaranya meninggal dunia akibat tertembus peluru tajam. Sementara, satu orang tewas akibat terkena benda tumpul.

"Sembilan orang yang meninggal itu lokasinya di Jakarta dan tersebar dalam sembilan titik lokasi yang berbeda," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10/2019).

"Sedangkan satu orang lainnya terkena peluru tajam di Pontianak," lanjut dia.

Baca juga: Andri Bibir, Terdakwa Kerusuhan 21-22 Mei Divonis 4 Bulan 10 Hari Penjara

Tim pencari fakta Komnas HAM meyakini, pelaku terlatih, profesional dan berjumlah lebih dari satu orang.

Beka menambahkan, empat dari 10 orang tersebut merupakan anak di bawah umur. Patut diduga, ada upaya menjadikan anak-anak sebagai sasaran korban guna memancing emosi massa.

Temuan selanjutnya, yakni penggunaan kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian di dalam menangani massa.

"Ada tindakan beberapa anggota Polri yang sewenang-wenang dan terekam dalam video yang terjadi di Kampung Bali, di depan kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta Pusat, Jalan Kota Bambu Utara I, pos penjagaan Brimob dan Jalan KS Tubun Jakarta Barat," papar Beka.

"Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa anggota Polri ini, baik disebabkan karena emosi akibat mengetahui terjadinya pembakaran asrama Polri di Petamburan atau karena tidak mampu mengendalikan emosi akibat kelelehan tidak bisa dibenarkan," sambung dia.

Kemudian, Komnas HAM juga memastikan bahwa 32 orang yang dilaporkan hilang pasca-peristiwa 21-23 Mei telah ditemukan keberadaannya.

Mereka ada yang ditangkap dan ditahan polisi, dilakukan diversi ke panti sosial anak dan ada yang dilepaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Baca juga: 29 Karyawan Sarinah Divonis 4 Bulan 3 Hari Penjara Terkait Kerusuhan 21-22 Mei

Beka mengatakan bahwa adanya laporan 32 orang yang hilang itu disebabkan karena lemahnya akses keadilan dan administrasi manajemen penyelidikan dan penyidikan Polri.

Soal aksi massa itu sendiri, tim pencari fakta Komnas HAM menemukan informasi yang mengarah pada dugaan bahwa mereka terorganisasi untuk menimbulkan kerusuhan.

Namun, Beka mengatakan, tim pencari fakta dari Komnas HAM belum sampai menemukan siapa kelompok tersebut.

Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta Polri menuntaskan penyelidikan dan penyidikan atas kerusuhan tersebut, khususnya untuk menemukan dan memproses secara hukum para pelaku lapangan dan auktor intelektualisnya. 

 

Kompas TV Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Astina, Gianyar, Bali, mendadak riuh.<br /> <br /> Para peserta kaget, saat bendera yang selesai dinaikkan tiba-tiba jatuh. Diduga karena pengait bendera putus.<br /> <br /> Untuk melepas tali yang tersangkut, panitia mencoba dengan dua cara mengerahkan mobil khusus dan dibantu personel TNI.<br /> <br /> Meski ada insiden ini upacara tetap dilanjutkan dengan menggunakan bendera baru.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com