Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Tolak Prabowo Jadi Menteri Pertahanan, Ini Kata Mahfud

Kompas.com - 25/10/2019, 16:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi banyaknya penolakan terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pasca-pelantikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/10/2019) lalu.

Kementerian Pertahanan sendiri merupakan salah satu kementerian yang berada di bawah langsung Kemenko Polhukam.

"Sebab manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini," kata Mahfud di Kemenkopolhukam, Jumat (25/10/2019).

Baca juga: Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik

Menurut Mahfud, tidak hanya Prabowo, seluruh menteri yang belum lama ini dilantik, termasuk dirinya, pasti ada yang mendukung dan menolak.

Namun, apapun yang dikatakan publik baik mendukung atau menolak, yang pasti saat ini Presiden Jokowi sudah mengangkat yang bersangkutan.

"Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak, lalu apa harus mundur? Tidak efektif itu, tidak boleh," kata dia.

Mahfud pun menganalogikannya dengan Pancasila.

Baca juga: Sertijab Menhan, dari Upacara Jajar Kehormatan, Kehadiran Politikus Gerindra, hingga Pesan Ryamizard ke Prabowo

Saat ini, kata dia, masih banyak yang mempertanyakan Pancasila tetapi korupsi di Indonesia masih banyak terjadi, termasuk kejahatan moral lainnya.

"Sama dengan itu. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari setiap masalah kita perbaiki, selesaikan, dan diarahkan ke arah yang benar," pungkas dia.

Diketahui, Presiden Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di periode 2019-2024.

Hal ini membuat beberapa pendukung dari kedua belah pihak kecewa dan ada pula penolakan dari mereka.

Kompas TV Jokowi mengungkap alasan kenapa memilih Prabowo Subianto jadi Menteri Pertahanan. Jokowi sebut ingin membangun demokrasi gotong-royong. Kata Jokowi, di Indonesia tidak ada oposisi kayak negara lain. Menurut Jokowi, demokrasi Indonesia adalah demokrasi gotong-royong. Oleh karena itu, Jokowi tidak masalah rivalnya masuk kabinet. Selain Prabowo, ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo yang menjadi menteri kelautan dan perikanan. Jokowi pun menyebut posisi Menteri Pertahanan diberikan kepada Prabowo karena rekam jejaknya selama berkarir di TNI. "Ya memang pengalaman beliau besar, beliau ada di situ," kata Jokowi kepada para wartawan di Istana, Kamis (24/10/19).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com