Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Ditolak Kiai, Menag Fachrul Razi Dianjurkan Bangun Komunikasi dengan Ormas Keagamaan

Kompas.com - 24/10/2019, 16:57 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jimly Asshiddiqie menganjurkan Menteri Agama Fachrul Razi membangun komunikasi dengan organisasi-organisasi masyarakat keagamanan.

Jimly mengatakan, Fachrul perlu berkomunikasi dengan ormas lintas agama agar Fachrul dapat membuktikan bahwa ia merupakan sosok yang tepat untuk mengisi pos Menag kendati berasal dari militer dan tak punya rekam jejak di bidang keagamaan.

"Saya anjurkan sesudah dia internal ada komunikasi, ya harus segera itu berhubungan lintas agama, dengan ormas-ormas keagamaan yang kebanyakan emosinya kadang-kadang," kata Jimly dalam acara diskusi di kawasan Gondangdia, Kamis (24/10/2019).

Baca juga: Menag Fachrul Tegaskan Tak Ada Kiai yang Menolak Dirinya

Jimly menyebut, salah satu ormas yang mesti disambangi yakni Nadhlatul Ulama (NU).

Sebab, kata Jimly, ormas tersebut kini sedang gigit jari karena kursi Menag yang biasanya diisi oleh kader NU diduduki oleh Fachrul.

Menurut Jimly, polemik serupa juga pernah terjadi pada masa Orde Baru ketika Buya Hamka memprotes keputusan Presiden Suharto menunjuk Alamsyah Ratu Prawiranegara yang berasal dari militer untuk menjadi Menag saat itu.

"Tapi ahirnya biasa-biasa saja dengan dialog. Ya ini seni, komunikasi politik," ujar Jimly.

Presiden Jokowi menunjuk eks Wakil Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Wasekjen PPP: Penunjukan Fachrul Razi sebagai Menag Cukup Mengagetkan

Terkait ini, Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas mengatakan, pihaknya menerima protes dari banyak kiai terkait keputusan Jokowi tersebut.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com