Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Berharap Anggaran Pertahanan Ditingkatkan

Kompas.com - 23/10/2019, 17:36 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra berharap anggaran di bidang pertahanan pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin periode 2019-2024, meningkat.

"Kita tahu sejak zaman Pak Jokowi lima tahun ini, anggaran pertahanan naik terus," ujar Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria saat dijumpai di kediaman Prabowo Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2019).

"Tentu harapanya, ini akan terus bertambah hingga Indonesia menjadi negara kuat di dunia terkait pertahanannya," lanjut dia.

Selain peningkatan anggaran, Gerindra juga mendorong Kementerian Pertahanan untuk fokus ke aspek lain, yakni modernisasi alat utama sistem persenjataan, pengembangan sumber daya manusia serta penambahan fasilitas.

Baca juga: Jabat Menhan, Prabowo Tetap Jadi Ketum Gerindra

Riza menambahkan, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan terkait fokus programnya itu agar dapat segera dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

"Nanti akan dikoordinasikan dengan Menko Polhukam dan dilaporkan kepada Presiden, lima tahun ke depan apa yang menjadi kebijakan pertahanan sesuai visi misi presiden-wakil presiden terpilih," kata Riza.

"Semuanya itu kita serahkan kepada Pak Prabowo yang ahli di bidangnya dan lebih tahu," kata dia. 

 

Kompas TV Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku ditawarkan menjadi menteri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Risma berkisah pada bulan September 2019 lalu, ia bertemu dengan Megawati. Risma pun ditawari untuk menjadi salah satu Menteri Jokowi. Risma menyebut saat itu Megawati minta Risma tak buru-buru menjawab, namun Risma tetap menolak tawaran menjadi menteri. Risma mengatakan: Pada bulan September aku ketemu dengan Bu Mega. Aku ditawari untuk menjadi menteri. Tapi sudah sampaikan ke Ibu (Mega), aku ndak. Risma menolak jadi menteri karena ingin menyelesaikan masa jabatan sebagai Wali Kota Surabaya. #risma #menterijokowi #trirismaharini
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com