Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Respons PDI-P atas Bergabungnya Prabowo ke Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 22/10/2019, 09:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk membantu di bidang pertahanan pada kabinet 2019-2024 ini.

Dalam Pilpres 2019, Gerindra merupakan partai pengusung utama Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bahkan selama periode pertama pemerintahan Jokowi 2014-2019 bersama Jusuf Kalla, Gerindra menjadi partai oposisi yang terus mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah.

Lantas, bagaimana respons PDI-P sebagai partai utama pengusung Jokowi pada pilpres kemarin dengan bergabungnya Prabowo ke kabinet?

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, sebagai partai yang pernah 10 tahun berada di luar pemerintahan, seharusnya parpol yang ada di luar pemerintahan mempunyai peranan penting dalam sebuah pemerintahan yang sehat.

"Konsistensi sikap politik partai sangat penting. Idealnya, format koalisi yang dibangun sebelum dan sesudah pemilu, seharusnya sama," kata Hasto dalam siaran persnya, Selasa (22/10/2019).

Baca juga: Puan Bantah PDI-P Dorong Jokowi Gaet Prabowo jadi Menteri

Menurut Hasto, penambahan anggota koalisi pasca-pemilu hanya dilakukan dengan alasan rasionaliras konsolidasi ideologi dan politik.

Dengan demikian, kata dia, keputusan Jokowi merangkul Gerindra dan memberi tempat di dalam kabinet dimaknai sebagai konsolidasi ideologi, politik, pemerintahan serta semangat rekonsiliasi yang bekerja membentuk sebuah kekuatan nasional.

"Sehingga Presiden Jokowi semakin kuat dan efektif dalam menghadapi tantangan eksternal khususnya ancaman krisis ekonomi global," kata dia.

"Kuatnya pemerintahan, tentunya berdampak pada stabilitas politik nasional sebagai syarat penting percepatan kerja pembangunan ekonomi nasional," lanjut dia.

Berdasarkan fatsun politik dan tata pemerintahan yang berlaku, PDI Perjuangan pun menghormati hak prerogratif Jokowi sebagai presiden yang menentukan langsung para menterinya.

Diberitakan Prabowo mengaku diminta untuk masuk ke Kabinet Kerja Jilid 2 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Meskipun tidak menyebut spesifik pos menteri yang akan ia emban, namun Prabowo menyebut ia akan membantu kabinet Jokowi-Ma'ruf di bidang pertahanan.

Baca juga: Merunut Benih Perceraian Nasdem dengan Koalisi Jokowi

"Saya diminta bantu beliau di bidang pertahanan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Mantan Komandan Jenderal Kopassus tersebut mengaku, akan bekerja keras untuk mencapai apa sasaran yang telah ditentukan oleh pemerintahan Jokowi.

"Beliau beri beberapa pengarahan, saya akan kerja keras untuk mencapai sasaran dan harapan yang ditentukan," lanjut Prabowo.

Selain Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo juga dipercaya membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Hanya saja, pada pos kementerian mana Edhy akan bertugas, akan diumumkan langsung oleh Presiden Jokowi pada Rabu (23/10/2019). 

 

Kompas TV PDI Perjuangan lewat Sekjen Hasto Kristiyanto menyatakan, PDIP menghormati Prabowo Subianto yang dipanggil ke istana hari ini (21/10) untuk menjadi menteri di Kabinet Jokowi-Ma&#39;ruf.<br /> <br /> Hasto menyatakan, dirinya meyakini bahwa Presiden Joko widodo Telah mempertimbangkan pilihannya dalam menyusun kabinet.<br /> <br /> Hasto menambahkan, nama yang dipilih presiden Jokowi pasti sesuai dengan prioritas program di setiap kementerian untuk mendukung pencapaian pemerintahan Jokowi-Ma&rsquo;ruf amin 5 tahun ke depan. #PDIP #PrabowoSubianto #KabinetJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com