WHO Minta Masukan Indonesia soal Jaminan Kesehatan Nasional

KOMPAS.com – Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) meminta masukan dari Indonesia terkait isu health security.

WHO menilai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Indonesia cukup berhasil.

“Kami meminta dukungan Indonesia dalam upaya menangani isu pelayanan kesehatan ini,” ujar Dirjen WHO, Thedros Adhanom Ghebrayesus, dalam pernyataan tertulis, Jumat (18/10/2019). 

Baca juga: DPR RI Komitmen Jaga Kelancaran Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Permintaan itu disampaikan Thedros kepada delegasi DPR RI yang diwakili Willy Aditya saat pertemuan bilateral dalam Sidang Parlemen Sedunia (IPU) ke-141 di Beograd, Serbia, Rabu (16/10/2019) lalu.

Dirjen WHO itu mengatakan, informasi delegasi Indonesia penting bagi WHO untuk mendorong anggota IPU menerapkan pelayanan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

Apresiasi WHO 

Sementara itu, Willy mengatakan WHO mengapresiasi komitmen Indonesia dalam membangun sistem jaringan pengamanan kesehatan melalui SJSN, dalam hal ini BPJS.

Sebagai informasi, BPJS telah mencakup 83,5 persen total populasi atau lebih dari 223 juta orang sejak diluncurkan pada 2013.

Baca juga: DPR RI Tolak Rencana Pemerintah untuk Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

“Empat puluh empat persen dari asuransi kesehatan nasional saat ini dibiayai oleh negara, serta anggaran pemerintah daerah untuk menyubsidi mereka yang tidak mampu membayar iuran,” kata Willy.

Politisi Partai NasDem itu melanjutkan, 96 persen pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia juga telah mengintegrasikan asuransi kesehatan lokal ke nasional.

Langkah itu, ia melanjutkan, juga berkontribusi dalam percepatan cakupan kesehatan secara universal.

Jaringan BPJS juga telah mencakup lebih dari 25.000 penyedia layanan kesehatan.

Perawatan untuk semua penyakit dan wabah, imbuh dia, termasuk penyakit menular juga ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Pemerintah Indonesia pun terus meningkatkan kualitas, akses, dan fasilitas layanan kesehatan. Lebih dari 75 persen perawatan kesehatan utama di Indonesia juga telah terakreditasi.

“Upaya memperkuat sistem kesehatan ini dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi erat antara berbagai tingkat pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya,” kata legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Indonesia pimpin Foreign Policy and Global Health 

Willy mengatakan, Indonesia akan menjadi Ketua Forum Foreign Policy and Global Health pada  2020 yang bertema Affordable Health Care for All.

Oleh karena itu, Indonesia mengundang WHO untuk berpartisipasi dalam forum tersebut.

Dengan demikian, WHO bisa mendorong negara peserta menerapkan resolusi IPU terkait UHC.

Baca juga: DPR RI Persilahkan Masyarakat untuk Memberikan Aspirasinya

WHO pun menyambut baik tawaran itu. Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mengundang pemerintah dan parlemen Indonesia untuk menghadiri Global Health Security Diplomacy for International Regulations (2005) pada 22-24 Maret 2020 di Maroko.

Pertemuan global tersebut akan membahas isu penyakit menular lintas negara dan senjata biologi dalam kerangka health security.