Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Kompas.com - 17/10/2019, 17:43 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang berakhirnya periode pertama masa pemerintahannya, kinerja Presiden Joko Widodo terkait isu pemberantasan korupsi dinilai kurang baik oleh masyarakat.

Hasil survei Parameter Politik Indonesia pada 5 hingga 12 Oktober 2019, pemberantasan korupsi menjadi salah satu dari lima masalah utama bangsa berdasarkan penilaian responden.

"Temuan yang menarik, isu pemberantasan korupsi dan ketidakadilan penegak hukum secara konsisten masuk dalam lima besar masalah bangsa," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/9/2019).

"Padahal dalam survei sebelumnya soal korupsi dan hukum cenderung tidak masuk dalam persoalan yang dianggap krusial," kata dia.

Baca juga: Perppu Belum Jelas, ICW Nilai Masa Depan Pemberantasan Korupsi Terancam

Berdasarkan hasil survei, hanya 0,7 persen dari total respon 54,3 persen, yang menganggap pemberantasan korupsi sebagai keberhasilan pemerintah.

Sementara, pembangunan infrastruktur masih menjadi yang paling tinggi yakni sebesar 24,8 persen, disusul program bantuan sosial sebesar 10,9 persen.

Ketika ditanya soal kekurangan pemerintah yang perlu diperbaiki ke depan, sebanyak 3,2 persen dari total respons 55,1 persen menjawab sektor pemberantasan korupsi.

Jika dilihat dengan sistem penilaian kinerja pemerintah, bidang pemberantasan korupsi hanya menempati posisi kelima dengan nilai 6,5 di bawah bidang pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan serta moral dan budaya.

Baca juga: Ketua KPK Berharap Jokowi Bersedia Keluarkan Perppu Setelah Pelantikan

Sedangkan bidang ekonomi berada di posisi 6 dengan nilai 6,4. Bidang penegakan dan kesetaraan hukum di posisi terakhir dengan nilai 6,3.

"Pemberantasan korupsi itu cenderung berada di bawah karena dianggap lazim," kata Adi.

Adapun survei Parameter Politik Indonesia melibatkan 1.000 responden.

Metode survei menggunakan stratified multistage random sampling dengan margin of error sebesar ± 3,1 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode face to face interview menggunakan kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com