Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Pelantikan Acara Konstitusional, TNI-Polri akan Mengamankan

Kompas.com - 17/10/2019, 11:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menegaskan, pelantikan presiden dan wakil presiden yang digelar 20 Oktober 2019 adalah amanat konstitusi.

Oleh sebab itu, TNI-Polri akan mengawal pelaksanaan pelantikan itu dari segala upaya penjegalan.

"Pelantikan adalah acara kenegaraan, acara yang konstitusional. Kita tahu bahwa tahapan pemilu berjalan sesuai dengan konstitusi, semua sudah berakhir sehingga tinggal tahap terakhir, yaitu pelantikan," ujar Tito ketika apel pengamanan pelantikan presiden/wakil presiden di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

"Maka, aparat TNI-Polri akan mengamankan itu karena amanat konstitusi," lanjut dia.

Baca juga: 30.000 Personel TNI-Polri Amankan Pelantikan Presiden-Wapres, Ini Fokus Pengamanan

Ia sekaligus mengingatkan bahwa acara kenegaraan tersebut akan dihadiri tidak hanya oleh pejabat pemerintahan dalam negeri saja, melainkan juga oleh tamu negara sahabat.

Oleh sebab itu, terjaminnya keamanan dalam pelaksanaan pelantikan itu merupakan harkat martabat Indonesia pula.

"Ada kepala negara, kepala pemerintahan, utusan khusus, ini sudah menyangkut harkat dan martabat bangsa. Kita juga memikirkan bahwa bangsa kita harus dihargai dan dipandang sebagai bangsa besar, tertib, dan damai. Bukan bangsa yang kacau dan rusuh," tutur Tito.

Diberitakan, pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan digelar Minggu (20/10/2019) sekitar pukul 14.30 WIB di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

TNI-Polri menerjunkan setidaknya 30.000 personel untuk membantu mengamankan acara tersebut. 

 

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024. Apel dilakukan untuk memberikan arahan saat pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 dan pengamanan pelantikan anggota DPR dan MPR pada 1 Oktober 2019. #PelantikanPresiden #TNI #Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com