Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beredar Surat Berisi Susunan Kabinet Jokowi-Ma'ruf, Istana Pastikan Hoaks

Kompas.com - 14/10/2019, 20:56 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati memastikan surat berisi susunan kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang beredar luas di media sosial adalah hoaks.

Surat yang beredar itu ditandatangani seorang bernama Ahmad Nasrullah A Fathir yang diberi keterangan sebagai Staf Ahli Jokowi bidang Komunikasi.

Di bagian kop surat diberi foto Jokowi-Ma'ruf serta lambang Garuda Pancasila.

Baca juga: Soal Jatah Kursi Menteri, PKB Yakin Jokowi Prioritaskan Partai Pengusung

Lalu ada juga keterangan bahwa surat itu ditujukan kepada partai politik pendukung dan ketua tim sukses Jokowi-Ma'ruf.

Namun Adita memastikan surat tersebut palsu alias hoaks.

Staf Ahli Jokowi bidang Komunikasi tidak dikenal dan tidak ada jabatan tersebut di lingkungan Istana Kepresidenan maupun di sekitar Jokowi.

"Dokumen ini ditandatangani oleh staf ahli komunikasi presiden yang jabatan itu pun tidak ada saat ini," kata Adita kepada kompas.com, Senin (14/10/2019).

Adita lalu menegaskan, penetapan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden.

Baca juga: Susunan Kabinet Baru Jokowi Ditunggu Pelaku Pasar, Mengapa?

Ia meminta masyarakat tak mudah percaya dengan spekulasi yang beredar. 

"Daftar nama yang beredar saat ini tidak jelas juga sumbernya. Jadi sebaiknya masyarakat tidak usah berspekulasi, tunggu saja saatnya nanti," kata Adita.

"Seperti yang pernah disampaikan presiden beliau mengatakan akan mengumumkan nama-nama menteri segera setelah pelantikan presiden dan wapres," sambungnya.

Dalam susunan kabinet yang dibantah itu, semua partai pendukung pemerintah dalam Pilpres 2019 mendapatkan jatah menteri.

Sejumlah nama dari kalangan profesional yang dekat dengan Jokowi juga masuk dalam daftar kandidat menteri tersebut.

Masing-masing kementrian diberi beberapa nama  kandidat dengan penjelasan latar belakangnya.

 

Kompas TV Setelah bertemu SBY dan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Jokowi mengaku soal membahas tantangan Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Sinyal PAN untuk ikut bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah makin kuat. Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi mengaku membahas soal tantangan Indonesia ke depan seperti perekonomian. Presiden Jokowi merasa perlu berdiskusi dengan semua ketua partai politik untuk mendapatkan masukan. Kemungkinan PAN untuk bergabung ke koalisi pendukung pemerintah pun menguat. Sebelumnya Presiden Jokowi juga bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik jelang pelantikannya. Seperti Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. #JokoWidodo #ZulkifliHasan #KoalisiPemerintah
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com