Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Gerindra Gabung Pemerintah, Nasdem: Kami Tak Mau Presiden Terjerumus

Kompas.com - 12/10/2019, 15:13 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo apakah bersedia menerima Partai Gerindra bergabung dengan pemerintah.

Namun, Irma juga mengingatkan bahwa harus ada pihak oposisi yang memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin nanti.

"Enggak boleh partai pemerintah dibiarkan begitu saja karena itu menjerumuskan. Kami enggak mau Presiden terjerumus," kata Irma dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/9/1019).

Irma mengatakan, meskipun mayoritas partai di DPR sudah mendukung Jokowi-Ma'ruf, namun harus ada pihak yang menjadi kontrol atas jalannya pemerintahan.

Baca juga: Sohibul Iman: PKS Siap Jadi Oposisi Sendirian

Menurut dia, Partai Nasdem sendiri akan menjadi kontrol dari dalam koalisi.

"Kami akan tetap jadi kontrol internal namanya, yaitu menjadi mitra pemerintah yang kritis, lakukan kritik yang solutif dan elegan, kalau enggak maka sama saja menjerumuskan pemerintah dong," kata dia.

Irma mengingatkan, jika Jokowi dan seluruh parpol di DPR justru saling bersekongkol untuk melakukan keburukan, maka efeknya bisa fatal. Bahkan hal itu bisa menimbulkan parlemen jalanan.

"Kalau seluruh parpol masuk dalam pemerintah, yang jadi check and balance siapa? Maka yang jadi check and balance dilakukan rakyat, seperti yang dilakukan mahasiswa kemarin. Nanti mahasiswa dan masyarakat jadi oposisi bagi pemrtintah, itu berbahaya," ucapnya.

Baca juga: Sekjen PPP Minta Parpol yang Ingin Gabung Pemerintah Tak Bersikap seperti Oposisi

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore kemarin, Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com