Sekjen PPP Minta Parpol yang Ingin Gabung Pemerintah Tak Bersikap seperti Oposisi

Kompas.com - 11/10/2019, 13:14 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOSekjen PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengingatkan, partai politik yang ingin bergabung dengan koalisi pemerintah agar menjaga etika jika bergabung nanti.

Ia mengatakan, partai melalui kadernya boleh mengkritik pemerintah di Parlemen, namun tidak berperilaku seperti pihak oposisi.

Hal ini disampaikan Arsul menyusul pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: Sekjen Demokrat: Jika Presiden Jokowi Mengajak, Kami Siap Bantu


"Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan. Kritis boleh dalam konteks menjalankan tugas pengawasan di parlemen, namun tidak berperilaku seperti oposisi dalam model pemerintahan parlementer," kata Arsul saat dihubungi, Jum'at (11/10/2019).

Arsul mengaku tidak mengetahui apakah akan ada partai baru yang akan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Arsul menegaskan, PPP tak khawatir apabila ada partai baru masuk ke koalisi pemerintah.

"Masa khawatir, Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok," ujarnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya bertemu dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Pantauan Kompas.com, SBY diterima Jokowi di ruang Garuda, Istana Merdeka.

Usai pertemuan, Jokowi menyampaikan hasil pertemuannya dengan SBY.

Baca juga: Menurut Sekjen Demokrat, Ini Pembicaraan SBY dengan Jokowi di Istana

Jokowi mengakui, ia membahas peluang Partai Demokrat bergabung ke kabinet saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Kendati demikian, belum ada keputusan yang diambil.

"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," kata Jokowi kepada wartawan usai bertemu SBY di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/9/2019).

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Politisi PDI-P: Meski Ada Dinamika, Rakyat Tetap Apresiasi Pemerintahan Jokowi

Nasional
Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Anies Baswedan dan Sutiyoso Hadiri Acara Syukuran Ulang Tahun Prabowo

Nasional
Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Komite Ad hoc Pelanggaran HAM Masa Lalu Tercantum di RPJMN, Kontras: Nggak Ada Barangnya

Nasional
Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Moeldoko Sebut Pemerintah Dalami Kerusuhan di Calon Ibu Kota Baru

Nasional
Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Ditanya soal Perppu KPK, Moeldoko: Tunggu Saja, Sabar Sedikit Kenapa Sih

Nasional
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa Agung

Nasional
ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

ICW Pegang Janji Jokowi Perkuat KPK, Penerbitan Perppu Masih Ditunggu

Nasional
ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

ICW Ingatkan Jokowi soal Perppu KPK: Tak Perlu Takut Dimakzulkan

Nasional
Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Moeldoko: Kita Merdeka Sekian Tahun, tetapi Masih Bicara Minoritas dan Mayoritas

Nasional
Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Pimpinan MPR: Suksesnya Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Tanggung Jawab Bersama

Nasional
Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Perintahkan Anak Lakukan Aksi Teror, Penusuk Wiranto Akan Disanksi Pidana Lebih Berat

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Survei PPI: Mayoritas Responden Tak Setuju Gerindra Masuk Kabinet Jokowi

Nasional
Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Jokowi-Surya Paloh Bertemu Kemarin, Nasdem: Supaya Presiden Ambil Keputusan dengan Benar

Nasional
Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Amnesty Internasional Sebut 9 Isu HAM yang Harus Diprioritaskan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Total 40 Terduga Teroris yang Diamankan Selama 10-17 Oktober 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X