Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Gerindra Masuk Kabinet Jokowi Dinilai Berbahaya Bagi Demokrasi

Kompas.com - 11/10/2019, 21:31 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyayangkan apabila Partai Gerindra justru bergabung ke kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Apabila Gerindra menjadi partai koalisi partai politik pendukung pemerintah, kata Adi, maka hal itu akan membahayakan demokrasi.

"Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi. Padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat," kata Adi saat dihubungi, Jumat (11/10/2019).

"Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka enggak suka. Bukan PKS, bukan PAN, bukan Demokrat. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu, tentu akan jadi lelucon," lanjut dia.

Baca juga: Membaca Sinyal Jokowi dari Pertemuan dengan SBY dan Prabowo...

Adi juga tak membayangkan jika Gerindra yang selama ini kritis kepada pemerintah setiap harinya, namun ke depan justru akan memuji-muji Jokowi.

Adi menilai, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Sebab, selama Pilpres 2019 kemarin, rakyat terbelah karena membela Jokowi dan Prabowo yang bersaing sengit. Namun setelah kompetisi, justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.

"Agak sedikit aneh aja politik kita ini. Kemarin berantem ekstrim pendapatnya sampai terbelah, tiba-tiba saling berangkulan di kabinet. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan pada rakyat kalau begini model poltiik kita," tegas Adi.

"Itu artinya politik kita selama ini gincu saja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasihan rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on".

"Karena kasian rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa," sambung dia.

Baca juga: Pengamat: Jokowi Bertemu Prabowo dan SBY untuk Minta Dukungan Tanpa Syarat

Sebelumnya, pada Jumat (11/10/2019) sore tadi, Presiden Jokowi bertemu Prabowo di Istana Merdeka. Jokowi mengakui ia dan Prabowo membicarakan masalah koalisi dengan Jokowi. Namun pembicaraan itu belum final.

"Tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.

Sementara Prabowo menegaskan siap membantu pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin apabila diperlukan. Prabowo menekankan bahwa Partai Gerindra selalu mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Meskipun berbeda pandangan politik dan pernah terlibat rivalitas pada pesta demokrasi, Prabowo meyakinkan bahwa hal itu bukanlah penghalang.

"Saya sampaikan ke beliau, kalaupun kami diperlukan (di pemerintahan), kami siap membantu," ujar Prabowo. 

 

Kompas TV Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (10/10/2019). Pertemuan ini menjadi pertemuan ketiga usai gelaran pilpres, setelah sebelumnya bertemu di MRT Jakarta Minggu (13/7/2019) dan dalam Kongres PDI Perjuangan. #JokoWidodo #PrabowoSubianto
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com